Jakarta – Program Sinergisitas 36 K/L BNPT di tahun pertama penyelenggaraannya 2018 telah rampung dilaksanakan. Laporan pelaksanaan serta rencana lanjutan program disampaikan dalam Rapat Koordinasi Laporan Pelaksanaan Sinergisitas Antar K/L Program Penanggulangan Terorisme.

Bertempat di Ruang Sumba, Hotel Borobudur, Jakarta, Rapat Koordinasi dilaksanakan pada Kamis (27/12) pagi. Rapat ini dihadiri langsung oleh Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H dan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius SH MH. Jajaran BNPT yang hadir dan mendampingi meliputi Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI, Dr. A. Adang Supriyadi, S.T. M.M., Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum., dan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Irjen Pol. Drs. Hamidin, serta pejabat BNPT lainnya.

Kegiatan ini dihadiri puluhan perwakilan dari 36 K/L yang tergabung dalam program Sinergisitas. Selain itu, beberapa perwakilan dari lokus Sinergisitas tahun 2018 yakni Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah turut hadir.

Memulai kegiatan, Kepala BNPT mengapresiasi atas kerja sama yang diberikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam program sinergisitas. Pihak-pihak tersebut meliputi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta pihak yang menerima bantuan. Hal ini menurutnya mencerminkan sinergisitas yang dituju.

“Sinergisitas, adalah program yang sangat bertumpu pada kerja sama dalam penanggulangan terorisme untuk saling mengisi dan saling melengkapi dalam mencapai hasil maksimal. Sungguh luar biasa, kita mampu menggerakkan daya dan potensi dari 36 K/L dalam penanggulangan terorisme meski kita juga menghadapi tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya,” ujar Komjen Pol Suhardi Alius.

Dalam pemaparan laporan pelaksanaan sinergisitas antar K/L oleh Sestama BNPT selanjutnya, disampaikan pelaksanaan program serta perkembangan terkini di dua provinsi yakni Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Di sampaikan bahwa program Sinergisitas penanggulangan yang merupakan milik seluruh pihak terlibat, mampu menghadirkan peran pemerintah di tengah masyarakat.

“Bantuan dari Kementerian dan Lembaga itu nyata dirasakan oleh pihak penerima dan masyarakat sekitar. Tidak hanya menghindarkan mereka dari pemahaman radikal namun juga meningkatkan interaksi sosial di daerah. Yang tadinya pondok pesantren kumuh dan sulit dijangkau menjadi bagus dan memiliki akses sangat baik, kegiatan di pondok pesantren juga makin bervariasi dari cocok tanam hingga berternak,” ujar Sestama BNPT sekaligus Ketua Tim Sinergisitas BNPT.

Setelah menerima paparan laporan pelaksanaan sinergisitas antar K/L, Kemenko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengakui kepentingan Sinergisitas dalam penanggulangan terorisme. Menurutnya, kerja sama dalam penanggulangan terorisme yang menyeluruh dari dalam negeri perlu ditunjukkan.

“Sinergi melawan terorisme itu berasal dari apa yang kita hadapi. Terorisme itu musuh bersama, yang memusuhi manusia dan dunia, maka kita harus melawannya bersama. Saya dan Kepala BNPT sudah keliling dunia melakukan kerja sama dan memaparkan penanggulangan terorisme di berbagai negara, maka di dalam negeri sendiri kita juga harus bersinergi,” ujar Menko Polhukam.

Penyerahan Dokumen Laporan Pelaksanaan Sinergisitas Antar K/L Program Penanggulangan Terorisme di Provinsi Sulteng dan NTB. Penyerahan dokumen tersebut diberikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius kepada Menko Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto.

Sebelum acara berakhir, para penerima manfaat program sinergisitas tahun 2018 memasuki podium memberikan kesan dan pesan. Penerima manfaat tersebut meliputi ketua-ketua pesantren dan santri di daerah Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Di hadapan Kemenko Polhukam, Kepala BNPT dan Jajaran serta perwakilan K/L, pimpinan pondok pesantren tersebut menghaturkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Sejak tahun 2005-2017 pondok kami tidak punya tiang bendera, karena kami lebih fokus mencari uang untuk membangun pondok. Pondok kami kini jauh lebih bagus, wali murid sampai terharu melihatnya. Kini santri-santri kami juga lebih terbuka dengan masyarakat. Selain pemantapan ibadah, santriwan-santriwati kami kini punya keterampilan setelah dibina oleh kementerian,” ujar Ustaz Jabir, Pimpinan Pondok Pesantren Al Madinah, Bima, NTB.

Kegiatan di akhiri dengan mengambil foto bersama oleh Kemenko Polhukam, Kepala BNPT dan Jajaran, perwakilan K/L dan penerima manfaat.

Di temui usai acara, Kemenko Polhukam mengaku puas akan hasil dari program sinergisitas BNPT dengan 36 K/L. Ia mengatakan, program yang merupakan bagian dari pendekatan lunak tersebut akan dikembangkan menjadi 3 provinsi di tahun 2019.

“Hasilnya bisa dilihat sendiri, kita berhasil menghadirkan peran pemerintah dan menyentuh masyarakat. Di tahun 2019 akan dikembangkan di Jawa Timur, jadi nanti ada Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Jawa Timur,” ujar Jenderal TNI (Purn) Wiranto.