Sochi, Rusia – Sebagai kejahatan serius yang sifatnya transnasional atau lintas negara, permasalahan terorisme dihadapi oleh tiap negara di seluruh dunia. Berbagai forum dan diskusi untuk mencari solusi dan cara penanganan terorisme kerap digelar, salah satunya adalah pertemuan Heads of Special Services, Security Agencies and Law Enforcement Organizations ke-18 yang telah dilaksanakan pada tanggal 16-17 Oktober 2019 di Sochi, Rusia.

Pertemuan diadakan oleh Federal Security Service (FSB) Rusia dan dihadiri oleh 79 Negara dan organisasi internasional, antara lain UNOCT, UN-CTED, UNODC, Security Council Committee, Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM), Commonwealth of Independent States Anti-Terrorism Center (CIS ATC), dan Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Delegasi RI yang hadir dalam pertemuan ini dipimpin oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, M.H. Kepala BNPT berkesempatan untuk menyampaikan paparan pada sesi pleno dengan tema ‘System Approach to Terrorism Prevention’. Dalam paparan disampaikan mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah RI dalam upaya pencegahan di Indonesia. Utamanya dalam paparan tersebut Kepala BNPT memberi penegasan bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, kewarganegaraan maupun peradaban tertentu.

Komjen Pol. Suhardi Alius, M.H., kemudian menerangkan beberapa langkah yang telah dilakukan Indonesia melalui BNPT salah satunya melalui penguatan kerangka hukum yaitu merevisi regulasi pemberantasan Terorisme dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya pada pasal 43A hingga 43D yang telah mengatur tentang aspek pencegahan dalam upaya penanggulangan terorisme.

Lebih mendalam, sesuai mandat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah wajib menyelenggarakan upaya pencegahan dengan menghormati prinsip kemanusiaan dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Indonesia saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan upaya pencegahan yaitu: terencana, terintegrasi, sistematis, dan berkesinambungan dalam prosesnya, serta pentingnya pendekatan ‘Whole of Government’ dan ‘Whole of Society’ dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dimaksud.

Turut disampaikan upaya-upaya Indonesia dalam pencegahan diantaranya Indonesia tengah menyusun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; Sinergisitas 36 K/L; FKPT di 32 Provinsi; menginisiasi program Youth Ambassador of Peace dalam skala nasional, regional dan akan digelar dalam skala global pada tahun 2020; dan upaya kontra narasi dunia maya melalui Pusat Media Damai.

Paparan Indonesia ini mendapat apresiasi dari berbagai negara khususnya terkait upaya pelindungan terhadap aparat penegak hukum termasuk keluarganya dalam penanganan kasus terorisme. Beberapa negara juga ingin belajar kepada Indonesia terkait program program pencegahan di Indonesia.