Jakarta – Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme negatif dan terorisme menjadi salah satu tugas BNPT yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Agar penanganannya efektif, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus melakukan koordinasi dengan berbagai elemen pemerintah untuk mengurai permasalahan terorisme. Kesadaran kolekif para pimpinan dan pejabat di Kementerian dan Lembaga dibutuhkan agar selaras dengan program pemerintah.

Setelah beberapa waktu lalu pernah memberikan pembekalan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di hadapan ribuan CPNS Kementerian PUPR, Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. kembali diundang untuk mengisi pembekalan serupa dalam acara Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan 2019 dan Persiapan Penganggaran Tahun 2020 Kementerian PUPR pada Selasa (8/07) pagi di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam rangka penguatan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian PUPR dalam memerangi bahaya terorisme.

Mengusung tema ‘Resonansi Kebangsaan dan Bahaya serta Pencegahan Paham Radikalisme’, pembekalan oleh Kepala BNPT ini dihadiri oleh 1.700 peserta yang merupakan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Balai Besar/Balai, Kepala Satuan Kerja, Pejabat Administrator Pusat dan Pejabat Pengawas Pusat yang ada di Lingkungan Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia. Turut hadir pada acara ini yaitu Menteri PUPR, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Prof.(R) Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, M.T.

Kepala BNPT memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR. Inisiatif Kementerian PUPR ini merupakan cerminan BUMN yang tangguh dan wujud nyata Kementerian PUPR serius untuk berkontribusi mengurai permasalahan terorisme. “Ini kali pertama saya memberikan ceramah di kementerian dengan peserta sebanyak ini, selama ini hanya di perguruan tinggi. Ini artinya Kementerian PUPR punya visi yg jelas untuk NKRI. Yang kita hadapi adalah ideologi, maka kita perlu jaga kebangsaan ini dengan hati. Kenali kembali sejarah negara kita, karena negara ini milik anak dan cucu kita, jika anda tidak hati-hati mengelola bangsa ini, negara kita akan terpecah belah,” ujar Kepala BNPT.

Ditemui usai paparan Kepala BNPT, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Prof.(R) Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, M.T., menjelaskan tentang pentingnya membentengi para pimpinan di Kementerian PUPR dari bahaya terpapar radikalisme negatif. Hal ini dinilai penting karena tanggung jawab di level pimpinan berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan infrastruktur strategis. “Isi ceramah Kepala BNPT sangat luar biasa, bisa mendorong kami untuk lebih mencintai Indonesia dan agar terhindar dari paparan radikalisme karena godaan upaya infiltrasi cukup besar. Kementerian PUPR diberikan amanah oleh negara menjadi pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur, kami membelanjakan uang yang cukup besar untuk negara. Jika ada pejabat yang sampai terpapar kan ini dapat membahayakan negara kita. Infrastruktur yang dibangun PUPR ini juga strategis,” ujar Sekjen Kementerian PUPR.

Sekjen Kementerian PUPR kemudian akan bertindak tegas dalam mengambil langkah-langkah antisipasi. Perhatian khusus akan diterapkan mulai dari pejabat tinggi hingga staf yang diimbau untuk ikut aktif melakukan pengawasan. “Kita akan lakukan komunikasi dan monitoring, artinya kita aware terhadap staf kita. Kita tidak bisa acuh, tidak bisa membiarkan begitu saja. Kami akan mendorong pejabat eselon untuk turun kebawah untuk terus memperhatikan jika ada yang menarik diri,” tutur Prof.(R) Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, M.T.

Menutup kegiatan kali ini, Kepala BNPT kemudian berharap langkah-langkah yang telah dibagi kepada peserta saat paparan tersebut dapat diimplementasikan di level manajerial. Diperlukan upaya serius yang tidak main-main. “Jangan underestimate! Semua orang bisa terpapar, apalagi lewat dunia maya. Merawat NKRI tidak mudah, tapi sebenarnya bisa diawali dari lingkungan kerja yang kecil sampai besar. 1.700 orang yang hadir disini adalah pemimpin yang mengelola PUPR dari mulai tingkat paling rendah sampai teratas. Oleh sebab itu harus mengenal dan mengidentifikasi paham-paham radikal yang negatif, termasuk apa langkah secara manajemen yang bisa diimplementasikan dalam rangka mengeliminir itu semua. Mudah-mudahan dengan kemauan luar biasa dari Kementerian PUPR ini menjadikannya lembaga yang clear dan bisa membangun Indonesia dengan sebaik-baiknya,” tutup Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H.

Upaya bersama kedua instansi dalam mendukung penguatan infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memerangi bahaya terorisme telah tertuang pada Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. dan Menteri PUPR, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., pada tanggal 22 April 2019 yang lalu.