Jakarta – Pemerintah Indonesia semakin serius dalam memerangi radikalisme dan terorisme yang menjadi tantangan besar bangsa yang harus dicari solusinya. Bukan perkara mudah apabila Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi satu-satunya aktor yang bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut. Kolaborasi dan sinergi lintas sektoral dari berbagai stakeholder terkait bahkan di level individu sangat dibutuhkan dan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk mengurai permasalahan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan penting untuk bersama mengurai permasalahan dengan BNPT, tidak hanya berupa sinergi erat dengan mitra kerja strategis BNPT yaitu Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, kewaspadaan tiap aparat kepolisian di dalamnya juga perlu dibangun mengingat akhir-akhir ini terjadi pergeseran pola penyerangan dan aksi teror yaitu menargetkan para aparat penegak hukum. Apalagi saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia dihadapkan oleh permasalahan baru yaitu fenomena kembalinya para deportan Foreign Terrorist Fighters (FTF) ke negara asalnya.

Guna memberikan pemahaman utuh terkait permasalahan ini, Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, SH., MH., diundang hadir sebagai pembicara dalam salah satu sesi kuliah dalam rangkaian program pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-28 T.A. 2019 di Gedung Perkuliahan PTIK STIK, Jakarta Selatan pada hari Senin (28/10).

Mengangkat topik “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Terorisme”, Kepala BNPT berbagi langkah-langkah menghadapi persoalan terorisme kepada 62 siswa didik yang meliputi perwira kepolisian dan sejumlah peserta yang berasal dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Pendidikan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan tingkat tinggi yang unggul dan berintegritas di era demokrasi dan globalisasi yang promoter untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dalam rangka mendukung pembangunan Nasional.

Kasespim Sespim Lemdiklat Polri, Irjen. Pol. Drs. Prasta Wahyu Hidayat, S.H., M.M., M.Hum., menjelaskan pentingnya menghadirkan langsung Kepala BNPT untuk berbagi langkah strategis menangani bahaya radikalisme dan terorisme.

“Siswa Sespimti harus punya pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya ancaman radikalisme dan terorisme, sehingga kami langsung mengundang Kepala BNPT sebagai narasumber yang memberikan informasi paling benar dan tepat. Sebagai calon pemimpin, mereka harus mengerti akan persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini agar kedepannya bisa merajut persatuan dan menjaga NKRI,” harap Kasespim Sespim Lemdiklat Polri.

Di era revolusi digital 4.0, Sumber Daya Manusia menjadi kunci utama mencapai tujuan pembangunan nasional. Perlu adanya kesadaran bersama merawat ketahanan dan keamanan nasional. Kepala BNPT menganggap bahwa paham radikalisme yang berkembang subur di Indonesia merupakan akumulasi dari pembiaran yang terlalu lama dari seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah sendiri. Untuk itulah Komjen Pol. Suhardi Alius, SH., MH., selanjutnya menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik, tidak hanya berpengetahuan luas namun juga harus memiliki modal idealisme yang kuat dan moral yang moderat.

“Lima sampai sepuluh tahun lagi, kalian akan jadi pemimpin TNI/Polri. Tolong jaga idealisme kalian, jangan sampai luntur. Negara ini didirikan dengan idealisme, jadi pahami betul nilai kebangsaan, miliki sense of crisis. Jangan takut saat menjadi pemimpin, untuk itu memimpinlah dengan hati,” ungkap mantan Kabareskrim Polri ini saat memberikan arahan.

Berbagai pertanyaan kritis dilontarkan para peserta didik saat sesi tanya jawab berlangsung, salah satunya terkait bagaimana cara mengurai rumitnya akar permasalahan terorisme yang tidak bisa dipecahkan secara instan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut Kepala BNPT kemudian menjelaskan strategi jangka panjang atau roadmap BNPT kedepannya, dari hulu ke hilir menggunakan metode pendekatan yang seimbang antara soft power dan hard power.

Kepala BNPT pun kemudian mengimbau para peserta didik yang di masa depan akan menduduki kursi pimpinan TNI/Polri untuk tidak menganggap remeh persoalan radikalisme dan terorisme. Dengan memahami secara persis akar persoalan intoleransi, radikalisme dan terorisme, diharapkan kedepannya siswa Sespimti bisa mengambil treatment atau cara penanganan yang tepat, apalagi jika sebagai pemimpin memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan masyarakat atau public trust dan public confidence.

“Mereka harus mengerti betul permasalahan yang ada di tengah masyarakat, sehingga kita bekali pemahaman untuk menangani masalah intoleransi dan radikalisme serta apa saja yang menjadi modus operandi dan dinamikanya agar mereka tau cara bertindak dan menanganinya. Sebagai pemimpin mereka harus aware, tidak boleh underestimate tentang permasalahan bangsa,” ujar Kepala BNPT menegaskan.

Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lemhannas inipun untuk kesekian kalinya menegaskan bahwa upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bermula dari pemimpin-pemimpin yang peka akan permasalahan bangsa. Untuk memecahkan hal tersebut, Kepala BNPT meminta kesadaran untuk membangun kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait, tentunya juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (CSO) agar tepat sasaran dan menyeluruh dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme.