Manila – Sebagai upaya menanggulangi terorisme dari hulu hingga hilir, sudut pandang penanggulangan di bidang pendanaan teroris perlu menjadi perhatian. Dalam hal ini BNPT telah menjalin kerja sama dengan berbagai Instansi Pemerintahan terkait hingga kerja sama lintas negara. Sebagai stakeholder penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT kali ini berkesempatan mengisi Konferensi Counter-Terrorism Financing Summit ke-5 2019 di Manila, Filipina.

Kegiatan Counter-Terrorism Financing Summit ke-5 digelar selama 3 hari pada tanggal 12-14 November 2019 di Manila, Filipina. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Anti Money Laundering Council Philippina (AMLC) bekerja sama dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia. 

Kurang lebih 300 peserta hadir dalam konferensi tersebut dari sektor Financial Intelligence Units (FIU), Aparat Penegak Hukum, Industri Keuangan, Akademisi, Non-Profit Organization (NPO) serta organisasi internasional yang turut berpartisipasi baik sebagai peserta maupun narasumber, yang berasal dari negara-negara di wilayah regional Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi AliusM.H. berkesempatan menjadi salah satu narasumber dalam sesi pertama Environmental Scan / Setting the Scene di Pertemuan Tingkat Tinggi ini. Kepala BNPT menyampaikan pentingnya pemberantasan pendanaan terorisme sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi terorisme dengan mengganggu (disrupt) aliran keuangan teroris serta organisasi teroris. 

Juga dibahas oleh Kepala BNPT terkait penyalahgunaan media sosial untuk tujuan rekrutmen, propaganda, pelatihan sampai dengan pendanaan teroris. Beberapa serangan teroris besar yang terjadi dua tahun terakhir mengindikasikan bahwa di Indonesia lebih dominan kegiatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS daripada Al-Qaeda. Lebih lanjut, dijelaskan pula perbedaan strategi kelompok teroris di Indonesia berdasarkan afiliasinya dengan ISIS dan Al-Qaeda, sehingga penting dalam memahami strategi kedua kelompok tersebut.

Selain itu Mantan Sestama Lemhannas tersebut menyampaikan tiga tipologi pendanaan terorisme yang terjadi di Indonesia yaitu pengumpulan dana yang dilakukan melalui donasi atau crowdfunding, memindahkan dana baik perbankan maupun non-perbankan, serta menggunakan dana baik untuk pelatihan maupun pengelolaan jaringan. 

Dalam kaitannya dengan tipologi pembiayaan FTF di Indonesia, disampaikan bahwa tujuan dari pergerakan dana yang ditemukan adalah untuk memfasilitasi perjalanan dan memenuhi logistik FTF ke daerah konflik. Terkait dengan penyalahgunaan media sosial untuk tujuan terorisme dan pendanaan teroris, tren terbaru yang ditemukan saat ini adalah penggunaan media sosial untuk pendanaan terorisme melalui penghimpunan dana secara kolektif atau crowdfunding.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekalahan ISIS termasuk meninggal pemimpinnya (Abu Bakr Al-Baghdadi) tidak lantas menandakan bahwa ISIS tidak akan menimbulkan ancaman lagi. Tetap diperlukan kewaspadaan dalam memonitor sel-sel teroris domestik yang dipengaruhi oleh propaganda ISIS. 

Dalam mengatasinya diperlukan peningkatan kerja sama sharing informasi dan intelijen antar Lembaga penegak hukum, Lembaga intelijen, dan Lembaga keamanan. Dalam kesempatan ini Kepala BNPT mengemukakan kesiapan Indonesia untuk bekerja dan berkolaborasi dengan negara-negara di dunia dalam pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme.

Sejak 2015, kegiatan tahunan CTF Summit ini bertujuan agar dapat menjadi sebuah forum kerja sama dalam identifikasi dan memahami secara utuh tingkat ancaman yang ditimbulkan dari pendanaan terorisme di wilayah regional Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Salah satu produk yang dihasilkan ialah Regional Risk Assessment on Terrorist Financing (RRA-TF) dan Regional Risk Assessment on Non-Profit Organization (NPO), serta riset lain terkait Pendanaan Terorisme. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi untuk saling berbagi informasi terkait intelijen keuangan maupun lainnya dalam upaya identifikasi sekaligus melawan ancaman akibat praktek pendanaan terorisme dengan membentuk Financial Intelligence Consultative Group (FICG).