Jakarta – Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam sebuah diskusi. Maksud dari diskusi ini ialah mendalami dan membedah penanganan terorisme beserta hak-hak perempuan sebagai isu strategis yang ditangani Kedeputian V KSP.

Diskusi antara BNPT dan KSP tersebut diselenggarakan di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Kamis (16/8). BNPT yang diwakili oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius M.H mengangkat tema Hak-Hak Perempuan Serta Penanganan Terorisme dan Radikalisme.

Diskusi yang dipimpin oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani turut mengundang narasumber lainnya. Narasumber yang turut terjun dalam diskusi di antaranya Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Peneliti Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia Ridwan Habib, Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Paramadina Ihsan Ali Fauzi, serta Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia.

Di dalam diskusi dipaparkan, bahaya radikalisme serta kondisi radikalisme dan terorisme di Indonesia saat ini. Lebih lanjut, dipaparkan pula keterkaitan perempuan dengan radikalisme dan terorisme serta hak-hak perempuan. Selain hal-hal tersebut, Kepala BNPT juga mengingatkan akan infiltrasi pemahaman radikal dan terorisme yang riil di tengah masyarakat. Penanggulangan terorisme yakni pendekatan lunak sebagai program utama BNPT juga dipaparkan.

Selama diskusi berlangsung, peserta dan para narasumber aktif menanggapi paparan Kepala BNPT. Selain apresiasi atas kinerja BNPT, narasumber menyampaikan saran dan masukan kepada BNPT. Hal ini menurut Kepala BNPT menjadi informasi baru untuk perbaikan BNPT ke depannya.

“Diskusi yang diikuti oleh organisasi pemerintahan, non pemerintahan, di dalamnya banyak dinamika, kita menerima temuan, keluhan dan bisa dijelaskan. Yang sudah dilaksanakan sudah baik, dan yang belum tentunya akan menyusul. Sebagai organisasi yang belum sempurna kita menerima itu, tidak resisten terhadap masukan,” ujar Kepala BNPT.