Jakarta – Indonesia telah menyelesaikan seluruh rangkaian Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) Mutual Evaluations Report (MER) yaitu penilaian mengenai kepatuhan terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penilaian ini didasarkan pada rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yaitu satuan tugas khusus yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di dunia.

Hasilnya, Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang mendapatkan penilaian terbaik atas kepatuhan terhadap standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Perlu diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang besar kaitannya dengan pendanaan terorisme. Pelaku terorisme maupun organisasi teroris memerlukan pendanaan untuk mendukung aksi terornya, seperti untuk membeli senjata, melakukan perekrutan anggota, dan biaya operasional. Deteksi dini untuk mencegah terjadinya aksi pendanaan terorisme begitu penting, sehingga menjadi salah satu perhatian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dimana langkah untuk memutus mata rantai terorisme harus dilihat dari berbagai aspek.

Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., hadir dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) di Gedung PPATK, Jakarta, pada Selasa pagi (28/5). Pertemuan ini dinilai penting diselenggarakan guna membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme agar lebih optimal kedepannya.

Pertemuan tertutup ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI Dr. H. Wiranto, S.H. yang juga merupakan Ketua Komite TPPU. Rapat kali ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. H.A.M. Fachir, serta pimpinan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, selaku Sekretaris Komite TPPU menyampaikan penjelasan dan pembahasan atas tiga agenda prioritas rapat kali ini. Agenda pertama yaitu mengenai penetapan dan diseminasi mengenai hasil perkembangan penilaian risiko (National Risk Assessment) TPPU dan TPPT. Agenda selanjutnya adalah penetapan dan sosialisasi mengenai Rencana Aksi Tahun 2019 yang mengacu pada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Tahun 2017-2019. Adapun agenda terakhir yaitu penyusunan Action Plan dilakukan sebagai langkah mitigasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan saat penilaian MER APG sebelumnya dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi rangkaian penilaian MER oleh FATF yang akan dilaksanakan mulai bulan September tahun ini.