Jakarta – Tidak hanya fokus menangani tindak pidana terorisme serta penanggulangannya melalui program Pencegahan, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi, BNPT juga berkepentingan untuk melindungi para penyintas atau korban tindak pidana terorisme. Bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), BNPT memperkuat kerja sama yang fokus pada perlindungan saksi dan korban aksi terorisme sebagaimana yang dimandatkan oleh negara dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu revisi PP Nomor 7 Tahun 2018.

Kombes Pol. Hando Wibowo, S.IK., M.Si, selaku Kasubdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum BNPT dan Kasi Pemulihan Korban BNPT, Muhammad Lutfi, M.Si, menghadiri acara Penyerahan Kompensasi LPSK oleh Menko Polhukam kepada Korban Tindak Pidana Terorisme di Kabupaten Lamongan dan Cirebon. Acara tersebut bertempat di Ruang Nakula Gedung A, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Jakarta.

Empat korban yang menerima bantuan merupakan korban dari tragedi terorisme yang berbeda di sepanjang tahun 2018. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyerahkan bantuan berupa kompensasi kepada empat korban tindak pidana terorisme dengan total bantuan Rp 450.339.525.-. Besaran kompensasi yang diterima korban telah disesuaikan dengan hasil keputusan yang disesuaikan dengan perhitungan LPSK, yang diajukan melalui tuntutan jaksa penuntut umum.

Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan, kompensasi ini merupakan bukti konkrit kinerja LPSK untuk memberikan pelayanan bagi korban aksi terorisme. “Meski tidak bisa mengganti seluruh kerugian yg telah diderita para korban, tetapi negara melalui Undang-Undang yang resmi menyatakan bisa memberikan kompensasi kepada seluruh korban,” ujar Menko Polhukam dalam sambutannya.

Di sisi lain, Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, juga menjelaskan bahwa pemberian kompensasi ini adalah langkah progresif LPSK bagi semua korban masa lalu untuk mendapatkan kompensasi dari Negara dan LPSK akan terus mendorong Korban terorisme masa lalu lainnya. Ia pun mendesak Presiden untuk segera menandatangani Peraturan Pemerintah terkait kompensasi masa lalu termasuk para korban tindak pidana terorisme. Tentunya hal ini melibatkan dukungan seluruh pihak, termaksud BNPT.

“Semakin lama PP ini tidak ditandatangani, makin sempit waktu kita untuk mengurus kompensasi kepada korban masa terorisme ini. Kami berharap seluruh korban bisa dibayarkan kompensasinya dan tentu saja kami harapkan dukungan dan berbagai unsur termasuk BNPT,” ujar Kepala LPSK.

Ditemui usai acara, salah satu perwakilan korban, Andreas Dwi Anggoro, yang merupakan korban tindak pidana terorisme di Mapolresta Cirebon yang mengalami luka pada mata sebelah kanan hingga mengalami kebutaan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kompensasi yang telah diberikan.

“Dengan adanya bantuan ini, dimana memang kami juga sudah berjuang, untuk negara, demi keamanan bangsa, dan negara kita sampai rela berkorban jiwa raga, dan dari negera hadir, untuk kita yang sangat besar memberikan bantuan dan sangat bermanfaat sekali untuk kita para korban, dan ini juga berguna sekali untuk anak, istri dari para korban yang kebanyakan mengalami kecacatan, cedera, dan luka berat, dari situ kita sangat terbantu sekali,” ujar Andreas.