Jakarta – Penanggulangan tindak pidana terorisme harus mampu melihat suatu aksi secara menyeluruh. Hal yang perlu diperhatikan sebaiknya tidak hanya fokus pada pelaku teror saja, namun juga memperhatikan korban dan saksi aksi terorisme. Untuk memperdalam pemahaman tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengunjungi BNPT dalam rangka memperkuat kerja sama pada fokus perlindungan saksi dan korban aksi terorisme.

Bertempat di salah satu gedung kementerian di Jakarta, pertemuan antara jajaran pimpinan LPSK dan BNPT terselenggara pada Rabu (4/4) pagi. Kepala BNPT, Drs. Suhardi Alius, M.H., Sekretaris Utama, Dr. A. Adang Supriyadi, S.T., M.M., Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Abdul Rahman Kadir, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Drs. Budiono Sandi, S.H. M.Hum., dan pejabat lainnya hadir menyambut kedatangan Pimpinan LPSK. Dari LPSK, hadir Ketua LPSK, Dr. Abdul Haris Semendawai, Sekretaris Jenderal LPSK, Dr. Ir. Noor Sidharta, Wakil Ketua LPSK, DR. Askari Razak, Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, dan Wakil Ketua LPSK, Prof. Dr. Teguh Soedarsono.

Dalam pertemuan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, M.H. memulai pemaparan pencapaian BNPT sejauh ini. Ia juga menyebutkan Kegiatan Silatuhami Kebangsaan Satukan NKRI yang digelar BNPT pada bulan Februari lalu, di mana BNPT mengumpulkan ratusan penyintas dan mantan pelaku teror. Mantan Sekretaris Lemhannas tersebut juga mengatakan bahwa BNPT di bawah Kedeputian Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi memiliki Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme.

Meskipun demikian, Kepala BNPT menghimbau agar BNPT dan LPSK terus menjaga dan mempererat kerja sama khususnya pada korban dan saksi aksi terorisme. “Kita harus bersinergi untuk kebaikan, BNPT saat ini mampu membantu mengoordinasikan dan mendukung kinerja LPSK,” ujar Kepala BNPT.

Kemudian Ketua LPSK, Dr. Abdul Haris Semendawai memaparkan pencapaian-pencapaian LPSK. Lebih lanjut, Dr. Abdul Haris Semendawai mengajak BNPT untuk mengenali kendala-kendala pada proses perlindungan saksi dan korban aksi terorisme. Beberapa di antaranya ialah pemberian pelayanan dan bantuan yang tepat dan sesuai dengan kriteria penerima, data yang tidak lengkap dan rekomendasi penerima bantuan yang tidak menyeluruh, serta birokrasi yang menyulitkan pemberian bantuan kepada saksi dan korban dari aksi terorisme.

“Sebagian besar korban dan saksi dari aksi terorisme itu berasal dari golongan yang sangat sederhana. Untuk menghadirkan mereka sebagai saksi saja cukup sulit karena terbentur dana pribadi mereka yang pas-pasan. Yang seperti ini saja sudah menghambat proses,” ujar Ketua LPSK.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua LPSK, DR. Askari Razak, Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar berharap LPSK dapat turut berperan dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme sesuai dalam lingkup Undang-Undang LPSK. Sementara untuk mendukung kerja LPSK, BNPT diharapkan dapat membantu memberikan bantuan berupa akses informasi aksi terorisme dan kontak-kontak yang dapat dihubungi dalam mempermudah proses.

Ditemui usai pertemuan, Kepala BNPT mengaku menampung masukan serta memahami kendala yang dialami LPSK. Mantan Kabareskrim Polri tersebut juga mengatakan bahwa kerja sama dan implementasi yang terjalin antara LPSK dan BNPT telah lama terjalin dalam bentu MoU dan sinergisitas. Komjen Pol. Suhardi Alius juga mengatakan akan membantu kesulitan yang dihadapi LPSK dan memperbaharui Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak yang telah disepakati agar sinergitas yang terjalin semakin meningkat.