New York – Terorisme dan penanggulangannya terus menjadi permasalahan bersama yang dialami dalam skala internasional. Berkesempatan untuk bertukar informasi dan metode penanggulangannya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah berpartisipasi sebagai narasumber pada pertemuan International and Regional Cooperation on Countering Terrorism and Its Financing through Illicit Drug Trafficking and Organized Crime di New York, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan Side Event Meeting yang digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-74 PBB yang diselenggarakan pada Jumat (27/9). Diketuai oleh Sirojiddin Muhriddin, Menteri Luar Negeri Tajikistan, pertemuan bertujuan untuk memaparkan hasil dari High Level Conference on International and Regional Cooperation on Countering Terrorism and Its Financing through Illicit Drug Trafficking and Organized Crime, yang diadakan pada tanggal 16 – 17 Mei 2019, di Dushanbe, Tajikistan.

Kedudukan penanggulangan terorisme sebagai tantangan multidimensi mendorong negara-negara melakukan diskusi bersama. Pentingnya untuk mengidentifikasi upaya efektif dalam penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme dan tanggapan terhadap perubahan metode yang digunakan oleh kelompok teroris guna mendanai kegiatan terorisme, termasuk melalui perdagangan gelap narkoba dan kegiatan kejahatan terorganisir.

Rangkaian diskusi dengan melakukan pertukaran pengalaman, lessons learned and good practice, diharapkan dapat menjadi bekal menghadapi permasalahan kompleks yaitu terorisme. 

Membuka pertemuan, Under Secretary General UN sekaligus Kepala UNOCT, Vladimir Voronkov menyampaikan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan keterkaitan antara kejahatan terorisme, termasuk pendanaannya, dengan kejahatan terorganisir di kawasan Asia Tengah. 

Dalam hal ini, UNOCT mendukung Deklarasi Dushanbe yang menitikberatkan pada empat pilar dalam penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme, termasuk keterkaitannya dengan perdagangan gelap narkoba dan kejahatan terorganisir, yakni: penguatan kerangka legislasi; penegakan hukum; kewaspadaan; dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas dan bantuan teknis.

Dilanjutkan dengan Key Speakers berasal dari Kanada, Kenya, Qatar, Spanyol, Kazakhstan, Peru, Hongaria, Kyrgyszstan, dan UNODC. Secara umum, keseluruhan pembicara menyampaikan beberapa temuan terkait tema yang diusung dalam pertemuan ini. Berikut hal-hal yang disampaikan:

a. Terdapat keterkaitan (nexus) antara terorisme dan pendanaan teror melalui perdagangan gelap narkoba dan kejahatan terorganisir;

b. Terdapat perbedaan metode keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir per kawasan, sebagai contoh untuk wilayah Eropa dan Asia Tengah masalah terorisme terkait dengan illegal migrants, sedangkan untuk kawasan Afrika keterkaitannya dengan perdagangan gelap senjata dan perdagangan orang;

c. Terdapat indikasi kuat keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorgansir untuk keperluan pendanaan terorisme;

d. Pentingnya peningkatan kerja sama khususnya bagi negara-negara yang rentan terjadi keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir dalam pengawasan perbatasan;

e. Pentingnya peningkatan kapasitas dan bantuan teknis bagi negara-negara yang mengalami ancaman keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir; dan

f. Perlunya pembentukan global platform dalam penanganan terorisme dan pendanaan terorisme dan keterkaitannya dengan kejahatan terorganisir, seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang, penyelundupan manusia, penyelundupan manusia dan pencucian uang. 

Hanya Indonesia dan Filipina selaku dua negara yang berkesempatan menyampaikan pernyataan terkait dengan tema pertemuan. Kepala BNPT mewakili Indonesia mengangkat pembahasan penanggulangan terorisme dan kejahatan terorganisir menyampaikan tiga hal:

a. Penguatan kerangka hukum merupakan prioritas utama dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut; 

b. Penanggulangan pendanaan terorisme harus diletakkan dalam kerangka kerja sama internasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan; 

c. Pemberian perhatian terhadap kemungkinan keterkaitan antara terorisme dan kejahatan teroganisir.

Khususnya pada pemberian perhatian terhadap kemungkinan keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir, Indonesia membagikan pengalamannya. Disampaikan bahwa penjara menjadi inkubator dari radikalisme menjadi terorisme juga dapat terjadi pada pelaku kejahatan narkotika. Juga disampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian wadah pemikir Indonesia, Habibie Center, potensi keterkaitan antara ekstremisme berbasis kekerasan dan perdagangan orang muncul dari kemiripan kedua kejahatan dimaksud dalam hal rekrutmen dan eksploitasi, serta karakteristik kelompok rentan.

Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 75 peserta yang terdiri dari delegasi negara-negara peserta SMU ke-74 PBB, badan-badan PBB, dan organisasi kawasan (Uni Eropa) diselenggarakan oleh Tajikistan dengan co-sponsor Kazhastan, Peru, Qatar, Spanyol dan Kanada, serta didukung oleh United Nations Office on Counter-Terrorism (UNOCT) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).