Jakarta – Guna memperkuat penanggulangan terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai badan koordinator dalam penanggulangan terorisme terus melakukan sinergisitas dengan kementerian/lembaga. Salah satunya pada hari ini, Selasa (3/7/2018) pagi, BNPT melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Sasana Pradana, Kejagung RI, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh kedua pihak yakni selaku pihak pertama adalah Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M. H., dan selaku pihak kedua adalah Jaksa Agung RI, H. M. Prasetyo. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama ini juga ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNPT dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Intelijen.

MoU antara BNPT dan Kejaksaan RI ini bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana terorisme, mencegah penyebaran radikal terorisme, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam paparannya, Kepala BNPT menegaskan kerja sama ini sebagai bentuk komitmen peningkatan kinerja pemerintah dalam menjaga NKRI dengan upaya pencegahan, penindakan dan mengajak kembali anak-anak yang terpapar radikalisme untuk kembali kepada pelukan ibu pertiwi.

“Kami berupaya menggandeng semua pihak dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah daerah dan unsur lainnya termasuk Kejaksaan RI yang tergabung dalam 36 K/L dalam program sinergisitas untuk penanggulangan terorisme, “tegas Suhardi Alius.

Selain itu, mantan Sekretaris Utama Lemhannas mengatakan bahwa kerja sama antara BNPT dan kejaksaan RI berlaku selama 5 tahun yang meliputi:.

  1. Penegakan hukum dalam rangka penanggulangan terorisme;
  2. Pertukaran data dan informasi dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikalisme dan penanggulangan terorisme;
  3. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mencegah penyebaran paham radikalisme terorisme;
  4. Penyelenggaraan pengawasan terhadap orang, barang, dan infitrasi paham radikalisme terorisme;
  5. Pemberi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  6. Peningkatan kompetensi teknis para pihak dalam penanggulangan terorisme dan;
  7. Penugasan Jaksa pada Pihak Pertama.

“Kami membutuhkan bantuan dari Jaksa Agung sebagai pengacara negara bisa membantu penegakan hukum secara profesional, kami bersinergi untuk melakukan penanggulangan terorisme agar berjalan secara optimal dan tepat sasaran, “kata Kepala BNPT.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo berharap dengan perjanjian kerja sama kedua lembaga ini hasilnya akan lebih maksimal dalam upaya penanggulangan terorisme.

“Adanya kerja sama formal antara BNPT dan Kejaksaan memiliki jaringan sampai ke daerah seperti Kejaksaan Tinggi yang ada di setiap provinsi dan Forun Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dapat berkoordinasi dan lebih baik lagi untuk menindak dan mencegah radikal terorisme di Indonesia dan tanah air, ” ucap Jaksa Agung.

Kegiatan ini juga dilakukan videoconference secara internal yang disaksikan oleh Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia dan juga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 provinsi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator dari BNPT dan Kejaksaan RI.