Jakarta – Penguatan upaya penanggulangan terorisme yang komprehensif menuntut pelibatan seluruh pihak. Terlebih ancaman radikal terorisme yang diiringi dengan gelombang kepulangan Foreign Terrorist Fighters (FTF) kian menjadi ancaman. Dalam menghadapinya, Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menjalin Perjanjian Kerja Sama(PKS) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

Bertempat di Ruang Semeru, Hotel Sultan, Jakarta, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan pada Jumat (23/11) pagi. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum., beserta jajaran serta Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny F. Sompie S.H., M.H. beserta jajaran.

Sebelum memasuki sesi penandatanganan, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F. Sompie S.H., M.H menyampaikan kata sambutan. Ia menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam perancangan hingga penandatanganan perjanjian kerja sama.

“PKS antara BNPT dan Direktorat Jenderal Imigrasi ini sebagai batu pijakan untuk bekerja sama lebih baik lagi di masa mendatang. Kerja sama antar Instansi atau K/L menjadi bagian yang harus dilakukan bersama akan berfokus pada outcome yang bermanfaat bagi keutuhan NKRI,” ujar Dirjen Imigrasi.

Turut memberi sambutan, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum., menyampaikan pentingnya bekerja sama dengan DJI mengingat gelombang Foreign Terrorist Fighter (FTF) memasuki gelombang kepulangan ke negara asal atau negara lain setelah mengalami desakkan dari Suriah.

“Perkembangan terorisme global masih menjadi pengaruh utama penggerak kelompok teror di Indonesia, ancaman kedatangan mereka perlu diantisipasi dengan pertukaran data dan informasi dengan pihak Imigrasi,” ujar Brigjen Pol. Budiono Sandi.

Memasuki sesi penandatanganan PKS, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum. dan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny F. Sompie S.H., M.H. menandatangani PKS mewakili Instansi masing-masing. Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

  1. Pertukaran data dan informasi;
  2. Penyediaan jaringan komunikasi data;
  3. Penanganan orang atau kelompok terpapar paham radikal terorisme yang keluar dan masuk wilayah Indonesia; dan
  4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Usai menandatangani, Deputi Bidan Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham bertukar cinderamata dan berfoto bersama.

Dengan melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama, fungsi intelijen dan penindakan pada Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan akan semakin kuat. Hal ini terkait dengan deteksi dini, cegah dini dan peringatan dini. Dengan peran Dirjen Imigrasi yang bersinergi dengan Kedeputian Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT dapat menyempurnakan pelaksanaan surveilans dan identifikasi baik terhadap WNI dan WNA.