Jakarta – Sinergisitas dan kerja sama lintas Kementerian atau Lembaga merupakan salah satu program prioritas BNPT dalam upaya menanggulangi terorisme. Berfokus pada aspek pendidikan, kali ini BNPT menggandeng kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Kementerian Agama dalam sebuah nota kesepahaman (MoU).

Penandatanganan MoU tersebut bertempat di Ruang Sidang Graha I Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta pada Kamis (19/7). Penandatanganan tersebut dihadiri oleh pimpinan masing-masing Kementerian dan Lembaga yakni Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius MH, Menteri Pendidikan dan kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P , dan Perwakilan Menteri Agama, Sekretaris Jenderal Prof. Dr. H. Nur Syam M.Si.

Dalam sambutannya Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius mengatakan pendidikan merupakan faktor penting pembentuk karakter bangsa. Karenanya, infiltrasi paham menyimpang dan perubahan nilai dalam lingkungan pendidikan perlu diantisipasi.

“Radikalisme yang negatif itu yang anti NKRI, anti Pancasila, intoleransi serta takfiri. Ini ada dan mulai memasuki dari pendidikan dasar, SMP, dan SMA. Anak-anak sebagai bibit bangsa harus diperkaya dengan akhlak baik dan pengetahuan,” ujar Kepala BNPT.

Kegiatan penandatanganan MOU oleh Kepala BNPT, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekertaris Jenderal Kementerian Agama meliputi ruang lingkup :
1. Penyebarluasan informasi tentang pencegahan paham radikal dan intoleransi pada satuan pendidikan;
2. Pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan yang berorientasi pada pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;
3. Penguatan materi moderasi serta toleransi dalam keberagamaan sebagai pengembangan materi bahaya radikalisme dan intoleransi yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
4. Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di bidang pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
5. Pertukaran data dan informasi serta tenaga ahli terkait upaya pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;
6. Pelibatan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;
7. Pengembangan materi pendidikan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;
8. Pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik yang berhadapan dengan hukum dan mengalami stigma akibat perbuatan yang bersumber dari paham radikal dan intoleransi.

Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memperkuat sinergisitas antar K/L dan sebagai tindakan tepat dalam mencegah penyebaran paham radikal dan rasa intoleransi di lingkungan satuan pendidikan. Bersamaan dengan penandatanganan MoU dengan BNPT dan Kemenag, Kemendikbud juga menandatangani MoU dengan Badan Narkotika Nasional terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.