Legian, Bali – Kerja sama penanggulangan terorisme secara menyeluruh menjadi perhatian khusus bagi anggota ASEAN. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah untuk menyusun rencana kerja dalam rangka ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (ASEAN PoA P/CVE) 2018-2025. Dalam hal ini, BNPT bersama dengan USAID menyelenggarakan pertemuan ASEAN Cross – Sectoral and Cross – untuk menyusun rencana kerja ASEAN PoA P/CVE 2018-2025.

Bertempat di Ballroom Hotel Pullman, Legian, Bali, pada Kamis (4/4) pagi, pertemuan ASEAN Cross Sectoral and Cross-Pillar dibuka oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Rudolf Nahak, S.H., M.Si mewakili Kabareskrim Polri selaku Ketua SOMTC Indonesia dan dilanjutkan dengan pidato kunci Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H.

Agenda utama pertemuan di Bali adalah membahas draft rencana kerja yang telah disusun SOMTC Indonesia. Salah satu usulan Indonesia terkait rencana kerja yang perlu mendapatkan respon peserta pertemuan adalah perlunya pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja melalui Multi-Sectoral Task Force (MTF) yang berada di bawah koordinasi SOMTC Working Group on CT dan Sekretariat ASEAN. Bertindak sebagai pemimpin pertemuan (Chair) ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar di Bali adalah Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BNPT, Andhika Chrisnayudhanto.

Dalam sambutan pembukaan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, ditekankan bahwa SOMTC Indonesia yang merupakan lead shepherd dalam upaya pencegahan terorisme akan mengembangkan beberapa fokus yang menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan terorisme, diantaranya yaitu mencegah radikalisme dan ekstrimisme, mengutamakan upaya deradikalisasi serta menegakkan hukum dan menguatkan legislasi di tingkat nasional.

Ryan Washburn, Deputy Mission Director USAID – Indonesia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN telah mengambil langkah untuk saling berbagi informasi dan teknologi untuk menangkal terorisme. Indonesia pun telah menjadi salah satu pemimpin global dalam upaya melawan terorisme. Melalui USAID, Pemerintah AS sebagai mitra dialog ASEAN mendorong kelanjutan kerja sama yang selama ini telah dilakukan, serta mendukung adanya pengembangan program terkait upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan (violent extremism) termasuk membangun kepercayaan dan penguatan kerja sama antar komunitas atau organisasi dan lembaga terkait.

Selanjutnya, Ryan Washburn menyampaikan kebanggaannya menjadi mitra Indonesia dalam kegiatan ini dan beranggapan bahwa sebagai pemimpin dalam kelompok kerja ini, Indonesia memiliki kepemimpinan unggul dan memiliki banyak pengalaman yang dapat dibagi kepada negara anggota ASEAN lainnya dalam mengatasi radikalisme dan terorisme sehingga kedepannya, hasil dalam working group ini dapat diimplementasikan pada skala regional.


Acara dilanjutkan dengan penyampaian pidato kunci oleh Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H., beliau menjelaskan mengenai langkah yang telah diambil Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan soft power melalui program kerja BNPT, termasuk melaksanakan program deradikalisasi di desa rawan radikalisme dan terorisme, program silaturahmi antara penyintas dan mantan narapidana terorisme untuk menjalin komunikasi damai, serta program duta damai yang terdiri dari generasi milenial dari berbagai provinsi di Indonesia yang dipilih untuk menyebarkan pesan damai melawan radikalisime dan terorisme. “Pengalaman Indonesia menggunakan soft approach ini saya harap dapat tercermin pada hasil pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ini dapat mempererat kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan (violent extremism) yang mengarah pada terorisme secara efektif dan efisien”, ungkap Kepala BNPT.

Ditemui setelah acara usai, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. kembali menyampaikan beberapa poin penting mengenai penyelenggaraan acara, “Acara hari ini dihadiri oleh seluruh anggota ASEAN, sehingga kita dapat membuat rencana kerja bagaimana kita menghadapi kawasan-kawasan yang berkaitan dengan masalah violent extremism bersama-sama. Karena tidak mungkin kita mengatasi sendiri, tetapi harus bersama sama secara bilateral, regional (ASEAN) dan multilateral secara global (PBB),” ungkap Kepala BNPT.

Pertemuan di Bali ini diikuti perwakilan dari seluruh SOMTC ASEAN dan badan-badan sektoral ASEAN lainnya dari tiga pilar komunitas ASEAN, yaitu: ACMW, ACW, ACWC, AICHR, ASLOM, DGICM, SLOM, SOMED, SOMSWD, SOMY, serta lembaga-lembaga ASEAN seperti AIPR, ASEAN Foundation, AUN, dan Sekretariat ASEAN. Pertemuan di Bali juga menghadirkan para pembicara dari agensi PBB seperti UNODC dan UNOCT; sementara K/L terkait yang turut mendukung SOMTC-Indonesia pada pertemuan ini adalah Kemenlu, Polri, dan BNPT.

Pertemuan regional ini merupakan pertemuan pertama dari tiga pertemuan ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar yang akan diselenggarakan Indonesia bekerjasama dengan PROSPECT. Pertemuan kedua akan diadakan di Surabaya pada bulan Agustus 2019, sementara pertemuan ketiga rencana akan dilaksanakan di Bangkok pada bulan September 2019. Pertemuan ketiga akan didedikasikan sebagai pertemuan antara ASEAN dengan mitra dialog dan kelompok masyarakat sipil untuk mengenalkan work plan sekaligus mendorong pihak-pihak di luar ASEAN tersebut untuk turut mendukung implementasinya.