Palu – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku Koordinator Pelaksana Sinergisitas Antar Kementrian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme, mengadakan rapat koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sasaran kegiatan di wilayah Sulawesi Tengah.

Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Edelweiss, Hotel Swiss-Belhotel Palu, Sulawesi Tengah (05/03) dan dihadiri oleh perwakilan dari 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong serta Kabupaten Tojo Una Una.

Rapat dipimpin oleh Kabag Data dan Pelaporan pada Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT, Agus Purwanto, S.H., M.A.P. selaku perencana operasi program Sinergisitas. Adapun topik yang dibahas dalam rapat kali ini adalah penyusunan kegiatan Sinergisitas program penanggulangan terorisme Tahun 2019.

“Data yang digunakan meliputi elemen lokasi, target sasaran, serta strategi penanganan yang diusulkan dari tiap pemerintah kabupaten sesuai prioritas dan tepat sasaran. Kemudian dari data tersebut dikumpulkan oleh pemerintah provinsi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh BNPT dan Kementerian/Lembaga (K/L). Sasaran yang dimaksud adalah narapidana teroris (napiter), mantan napiter, keluarga, jaringan, tempat ibadah yang terindikasi radikal, tokoh radikal, kelompok radikal, pengguna media sosial yang mengarah radikal dan deportan,” ujar Agus Purwanto.

Masing-masing Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten maupun Kota memberikan apresisasi tinggi terhadap BNPT selaku koordinator pelaksana kegiatan sinergisitas K/L yang telah datang mengunjungi wilayah di Sulawesi Tengah untuk berkoordinasi dalam penyusunan kebutuhan sasaran penanggulangan terorisme. Kegiatan ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam penanggulangan terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso yang mendapat urutan ketujuh sebagai daerah paling rawan terhadap ancaman terorisme.

Masukan terhadap pelaksanaan program Sinergisitas Antar Kementerian/Lembaga di Provinsi Sulawesi Tengah juga disampaikan oleh Mansur selaku Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Poso. Mansur mengatakan bahwa kecenderungan aksi radikal terorisme dipengaruhi dari permasalahan internasional.

Selain itu juga dijelaskan bahwa para warga binaan perlu pendekatan keagamaan yang lebih kental melalui pemberdayaan masyarakat dan dialog secara langsung secara intensif dengan sasaran pendekatan pada masyarakat tidak hanya dapat dilakukan melalui aspek religi saja tetapi juga dalam hal ekonomi.

“Memutus mata rantai jaringan terorisme untuk mencegah penyebaran radikal terorisme sehingga harapannya ketika BNPT melaksanakan pembinaan, Pemda dimohon untuk memberikan informasi mengenai jalannya dan perkembangan pembinaan tersebut, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Karena secara analisis intelijen, Kabupaten Poso termasuk dalam wilayah rawan radikal terorisme” ujar Kabid Kesbangpol Poso.

Mengakhiri kegiatan, Agus Purwanto menghimbau kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait pembangunan rumah susun sederhana (RUSUNNAWA) di Pondok pesantren wilayah Sulawesi Tengah agar segera mengumpulkan bukti pendukung seperti akte dan sertifikat tanah atas nama yayasan, data kepemilikan tanah yang sudah lengkap dan permohonan proposal pengajuan pembangunan rumah susun sederhana (RUSUNNAWA) yang diketahui oleh pemerintah daerah dan Dinas Agama setempat, kemudian dikirimkan kepada Kementerian PUPR dengan BNPT sebagai tembusan.