Pangkal Pinang – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Marsda TNI A. Adang Supriyadi meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten radikal terorisme melalui pertemuan Bakohumas tingkat nasional pada Kamis siang (24/10) bertempat di Novotel Bangka Hotel.

Dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran pejabat pemerintah pusat dan daerah, pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tahun 2019 yang mengundang Humas K/L, BUMN/D, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta Humas Sekretariat Daerah se-Indonesia.

Selain Sestama BNPT, Kominfo pun mengundang Staf Ahli Menteri Kominfo, Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., M.A., Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, serta Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr. Karjono, S.H., M.Hum. sebagai narasumber dalam acara bertajuk “Kolaborasi Komunikasi untuk Memperkuat Persatuan dan Kedaulatan Bangsa”.

Hadir sebagai pembicara, Sestama BNPT menyampaikan data dan fakta bahaya radikal terorisme yang akan terus eksis apabila tidak menjadi perhatian, terutama di era digital dan era post truth seperti saat ini. Populasi pengguna internet semakin subur di Indonesia, mayoritas penggunanya merupakan generasi muda.

Tidak sedikit masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme melalui dunia maya. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa sosial media berkontribusi dalam membentuk pola pikir radikal terorisme. Kemampuan berfikir kritis perlu diasah agar informasi yang diterima tidak dicerna secara utuh tanpa mencari tau kebenarannya terlebih dahulu. “Di era sekarang ini, 4.0, butuh komunikasi, kolaborasi, creativity, dan critical thinking,” ujar Sestama BNPT.

Deteksi awal seseorang terpapar paham radikal terorisme akan sulit terlihat, lain halnya dengan pemakai narkoba yang dapat terlihat secara fisik. Maka dari itu, Sestama BNPT menghimbau para peserta untuk waspada dan peka. Intoleransi merupakan lampu merah yang dapat menjadi tanda awal seseorang terpapar. Pengenalan tanda awal ini penting dilakukan agar tidak jatuh lebih dalam ke paham radikal negatif.

Lebih lanjut, Marsda TNI A. Adang Supriyadi pun menjelaskan bahwa kata radikal tidak selalu berkonotasi negatif. Radikal positif merupakan paham yang harus dimiliki segenap anggota Humas di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memerangi paham radikal terorisme di Indonesia baik melalui dunia maya maupun dunia nyata.

“Kita semua sebagai government public relation wajib untuk bisa memberikan penerangan, penjelasan agar masyarakat bisa menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Prof. Dr. Widodo Muktiyo selaku Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kominfo.