Jakarta – Setelah sebelumnya mengisi sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme kepada jajaran pejabat BMKG, Sestama BNPT kembali memberikan sosialisasi. Berbeda dengan sebelumnya, sosialisasi yang diberikan Sestama BNPT, Marsda TNI. Dr. A. Adang Supriyadi bertepatan dengan Rapat Koordinasi Nasional BMKG.

Bertempat di Gedung Auditorium BMKG Kemayoran, Jakarta, Sestama BNPT mengisi rangkaian Rakornas dengan tema “Sosialisasi Tindakan Preventif dan Penanggulangan Radikalisme dalam Pembinaan Kode Etik Perilaku PNS BMKG” pada Selasa (23/7) pagi. Dalam sosialisasi kali ini, Sestama BNPT didampingi oleh Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris.

Memenuhi tujuan pelaksanaan rakornas untuk melakukan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program pusat-daerah, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh UPT BMKG di seluruh wilayah Indonesia dan para Pejabat Eselon I, II, III, serta IV Kantor Pusat BMKG.

Kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) BMKG di setiap stasiun daerah yang mencapai 179 lokasi, Sestama BNPT mengenalkan bahaya radikalisme dan terorisme. Pengenalan mendalam tersebut diberikan dengan harapan para Kepala UPT dapat mewaspadai infiltrasi radikalisme dan terorisme di wilayah dan tubuh BMKG daerah.

“Radikalisme dan terorisme dapat terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Kalau sudah di tahapan yang keras ini menjadi bahaya. Harus cermat dan berhati-hati, tebarkan dan tanamkan nilai Pancasila, cinta tanah air dan manfaatkan kearifan lokal,” ujar Sestama BNPT.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menilai sosialisasi BNPT kembali diperlukan menimbang urgensi pembinaan kode etik dan perilaku PNS BMKG akan lebih bijak diberikan secara menyeluruh. Apabila pada sosialisasi sebelumnya hanya Pengurus BMKG Pusat yang menerima sosialisasi, Pengurus BMKG Daerah juga penting menerima sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme.

“Kepentingannya untuk membina anak buahnya di daerah, untuk pencegahan terorisme. Karena lebih baik mencegah daripada menangani,” ujar Kepala BMKG.

Terkait dengan kerja sama antara BNPT dan BMKG yang akan terjalin akan meliputi aspek pencegahan radikalisme. Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, hal ini perlu diberlakukan di seluruh kementerian/lembaga tanpa terkecuali.

“Kita menghadapi tidak sedikit jumlah ASN yang terpapar paham radikal, bisa terjadi di mana saja, lembaga apa saja. Kemungkinan kelompok radikal atau yang terpapar terkumpul apabila lembaga itu galau atau kurang kuat dalam mensosialisasikan Pancasila, ini yang menjadi kewaspadaan kita bersama,” tutup Direktur Deradikalisasi BNPT.