Bogor – Menjalankan sistem pemerintahan di tengah kemajuan teknologi menuntut pemanfaatan teknologi yang lebih efisien. E-Government (e-Gov) hadir sebagai alat bantu penggunaan teknologi informasi sistem pemerintahan agar dapat berjalan lebih efisien. Selain efisien, penggunaan e-Government juga dapat  mengantisipasi perkembangan jaman dan meningkatkan pelayanan yang lebih transparan serta akuntabel. Memahami hal tersebut, BNPT menggelar Sosialisasi Penerapan e-Government Aministrasi dan Kearsipan di lingkungan  internal BNPT.

Bertempat di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, pada Senin(4/11), sosialisasi tersebut dihadiri oleh ratusan pegawai dari unit kerja di lingkungan BNPT. Meski digelar untuk kalangan internal, namun BNPT juga mengundang narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yaitu Hilman Rosmana, Kepala Subdirektorat Pusat 1 ANRI dan Sutiana, Arsiparis Madya ANRI. Membahas topik yang berbeda, kedua narasumber memberikan paparan terkait sosialisasi kearsipan BNPT.

Sementara dari lingkungan BNPT memberikan paparan-paparan terkait aplikasi e-Government di BNPT yaitu sosialisasi Sistem Informasi Verifikasi dan Akuntansi (SIVERA) oleh Kasubbag Akuntansi dan Verifikasi BNPT, Sistem Informasi Verifikasi dan Akuntansi (SIMAIN) oleh Kasubbag Rumga dan Perlengkapan, Sistem Informasi Pegawai (SIP) oleh Kasubbag Kepegawaian, dan Sistem Knowledge Management (SKM) oleh Konsultan IT SKM.

Pembukaan acara Sosialisasi Penerapan e-Government Administrasi dan Kearsipan dibuka dengan kata sambutan dari penanggung jawab acara, Sekretaris Utama BNPT, Mayjen. TNI. R. Gautama Wiranegara, S.E. Dalam sambutannya, ia berharap agar tujuan acara dapat terealisasi dengan baik. “Sosialisasi ini untuk mendorong penguatan peran unit administrasi dan kearsipan. Sosialisasi e-Government sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan BNPT dalam mengelola administrasi dan kearsipan,” ujar Sestama BNPT.

Dalam paparan ANRI yang mengangkat Sosialisasi NSPK Kearsipan menyinggung bagaimana membentuk kearsipan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan adalah salah satu cita-cita pemerintahan. Hal ini merujuk pada Nawa Cita terkait kearsipan yakni Nawa Cita Kedua. “Bunyi dari Nawa Cita Kedua yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Peran arsip adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Akuntabilitas ini, harus bisa terwujud dalam bentuk arsip,” ujar Hilman Rosmana.

Acara sosialisasi e-Government ditutup oleh Ketua Panitia yaitu Kepala Biro Umum (Karoum) BNPT, Brigjen TNI Dadang Hendrayudha. Dirinya berharap dengan mengadakan kegiatan dan mengundang sejumlah narasumber, informasi dan ilmu baru yang diajarkan dapat diaplikasikan oleh para peserta untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kesehariannya di unit kerja masing-masing.

“Diharapkan para pegawai dapat memahami dan mampu melaksanakan fungsi administrasi menggunakan sistem informasi seperti yang telah dipaparkan. Sekarang setelah mengenal sistem informasinya, agar kita semua memahami kemudahan dan efisiensi proses administrasi bersifat digital,” tutupnya.