Jakarta – Pengesahan Undang-Undang Anti Terorisme pada 25 Mei 2018 lalu menghendaki lahirnya Peraturan Pemerintah(PP). PP tersebut menjadi rangkaian pelaksanaan pemberantasan tindak pidana terorisme yang tercantum dalam Undang-Undang Anti Terorisme. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat Menteri yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI(Kemenko Polhukam).

Bertempat di Ruang Rapat Kemenko Polhukam, Jakarta, Rakorsus diselenggarakan pada Jumat(20/7) Siang. Rakorsus tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius serta Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Rakorsus yang turut mengundang sejumlah perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga tersebut membahas percepatan pembentuka peraturan pelaksana Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Artinya, setelah melakukan revisi dan pengesahan Undang-Undang pemberantasan terorisme, amanat selanjutnya untuk mengkoordinasikan pembuatan Rencana Peraturan Pemerintah(RPP) dibahas dalam Rakorsus tersebut.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan terdapat beberapa RPP yang harus diselesaikan dalam tahun 2018 untuk melengkapi Undang-Undang Anti Terorisme. Termasuk menjadi pembahasan ialah pembagian kelompok kerja serta rencana penerbitan RPP.

“Dalam Rakorsus ini, kita membagi dalam suatu kelompok kerja yang harus segera menyelesaikan RPP untuk nantinya dipraktikkan di lapangan. Di antaranya dibahas adalah RPP pelibatan TNI dalam rangka membantu Kepolisian memberantas tindak pidana terrorise, RPP kompensasi korban, dan penyelenggaraan pendekatan lunak termasuk di dalamnya,” ujar Menko Polhukam.