Jakarta – Kesadaran akan bahaya radikal terorisme perlu secara luas dipahami oleh elemen masyarakat, termasuk pejabat dan pegawai pemerintahan. Giat menyuarakan wawasan bahaya radikal terorisme, BNPT terus memberikan pembekalan menyeluruh terhadap berbagai elemen. Kali ini mengisi kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT atau FGD) Isu Mutakhir dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme, Sestama BNPT menyampaikan paparannya tentang bahaya radikal terorisme serta perkembangannya di Indonesia saat ini.

Bertempat di Ruang SS 1-2, Gedung Bappenas RI Menteng Jakarta Pusat, pembekalan disampaikan pada Senin (22/4) pagi. Dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT atau FGD) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP diisi oleh para narasumber meliputi Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI DR. A. Adang Supriyadi dan Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal.

Memulai kegiatan, Deputi Polhukhankam memberikan sambutan pembukaan terkait kegiatan yang digelar Bappenas tersebut. Ia mengatakan kegiatan ini sebagai penerapan pembelajaran yang diselenggarakan setiap hari Senin. Oleh karenanya, para peserta diskusi diharapkan dapat mencermati dan aktif dalam diskusi di akhir paparan.

Memasuki sesi paparan, Sestama BNPT menjelaskan fenomena radikal terorisme secara nasional dan global. Dalam paparan ini dijelaskan perihal radikal terorisme secara umum serta identifikasi kategorisasi terhadap kelompok/individu. Dijelaskan pula program yang sudah diimplementasikan BNPT dalam rangka menanggulanginya.

“Kami BNPT tombak utamanya ada di pencegahan, karena ini bukan ancaman main-main, sudah terjadi di Indonesia. Dari akar permasalahan sebagai hulu hingga hilir kami perhatikan. Sebagai bagian dari pencegahan digunakan pendekatan lunak dan humanis, seperti deradikalisasi di mana kita tanamkan wawasan kebangsaan dan sebagainya,” ujar Marsda TNI DR. A. Adang Supriyadi.

Melanjutkan sesi paparan oleh narasumber selanjutnya, Dubes RI untuk Turki membahas kepulangan Foreign Terrorist Fighters (FTF) ke Indonesia. Setelah menghadapi berbagai individu tergolong FTF, ia mengatakan radikal terorisme tidak selalu menyerang individu atau kelompok tertentu siapapun dengan latar belakang sosial maupun agama apapun dapat terjerumus.

Lalu Muhammad Iqbal kemudian memaparkan kedudukan Indonesia yang telah menjadi role model dalam hal pendekatan lunak sebagai penanggulangan terorisme terus memerlukan pertimbangan dalam hal pencegahan. Hal ini diungkapkan usai melihat identifikasi kategorisasi yang dipaparkan Sestama BNPT.

“Kita ini dipuji dimana pendekatan kita memiliki sisi humanis namun tetap berkonsentrasi di gravitasi permasalahan. Kalau kita melihat dari tahapan yang dijelaskan tadi, kita harus berhati-hati dalam bertindak, kalau terlalu dini intervensi kita menjadi overkill mereka yang baru terkena paparan, dimana kalau kita intervensi di akhir tentunya sudah terlambat,” ujar Dubes RI untuk Turki.

Ditemui usai kegiatan, Duta Besar RI untuk Turki dan Sekretaris Utama BNPT berharap agar diskusi yang terselenggara hari ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bappenas dalam perencanaan dan pembangunan nasional mendatang.

“Harapannya agar pembangunan dan perencanaan ini bisa bersinergi dengan BNPT sehingga konsep perencanaan 5 tahun dan seterusnya bisa terencana. Diskusi ini sudah disepakati dan akan ditindaklanjuti, BNPT siap untuk berdiskusi untuk kebaikan bangsa,” tutup Sestama BNPT.