Jakarta – Pasca jatuhnya kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), komunitas Internasional dihadapkan dengan permasalahan yang baru. Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan simpatisan ISIS yang pada awalnya bergabung di Suriah, Irak, dan negara konflik lain di kawasan Timur Tengah kini tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan dan tempat tinggal.

Sejumlah warga negara Indonesia yang berangkat ke Suriah kemudian meminta bantuan pemerintah untuk dipulangkan ke Tanah Air. Hal ini kemudian menuai polemik di kalangan masyarakat dan kritik terhadap pemerintah yang berencana memulangkan eks simpatisan ISIS.

Sebagai langkah mengantisipasi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. menggelar rapat dengan Kelompok Ahli pada Senin (4/11) di bilangan Jakarta Pusat. Turut hadir pula Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Drs. Budiono Sandi, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Andhika Chrisnayudhanto, serta jajaran pejabat Eselon II di lingkungan BNPT.

Rapat diisi dengan paparan dan tukar pendapat antara jajaran pejabat BNPT dan Kelompok Ahli. Adapun Kelompok Ahli yang hadir dalam acara ini diantaranya, Mantan Kepala BNPT, Drs. Ansyaad Mbai, M.M., Prof. Dr. Hamdi Muluk, MSi, Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Prof. Iwan Gardono, PhD, Prof. Hikmahanto Junawa, S.H., LL.M., PhD, dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., PhD. Diskusi dengan Kelompok Ahli kemudian diharapkan dapat memberikan merumuskan langkah yang tepat yang dapat dijadikan garis kebijakan oleh pemerintah.

Penanganan returnees memerlukan pertimbangan dan langkah-langkah strategis dalam eksekusinya. Program kontra radikalisasi dan deradikalisasi diharapkan dapat mereduksi paham radikal terorisme. Selain itu Kelompok Ahli pun sepakat bahwa persoalan returnees ini dapat ditangani dengan adanya sinergi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, publik-swasta, dan peran masyarakat sipil. Bahkan di level global pun Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan negara lain. Selain itu, perlu adanya pendekatan humanis agar permasalahan radikal terorisme dapat tuntas hingga ke akarnya.

Ditemui usai kegiatan, Prof. Hamdi Muluk menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya masalah radikalisme di Suriah dan sekitarnya dan persoalan returnees yang hendak kembali ke Indonesia, tetapi juga meningkatnya intoleransi yang terjadi di masyarakat dewasa ini. “Kita berjuang sekuat kuatnya menyelamatkan negara ini dari ‘rongrongan’ radikalisme ini termasuk dalam menghadapi returnees yang balik nanti,” ujar Prof. Hamdi.