Jakarta – Tingginya aktifitas di dunia maya secara global saat ini tidak bisa dipungkiri membuat arus pertukaran informasi di ruang siber menjadi tidak terbendung dan sulit untuk diawasi. Meningkatnya penggunaan gawai di tengah masyarakat pun berbanding lurus dengan intensitas dan kuantitas pertukaran informasi di dunia maya. Kaitannya dengan fenomena tersebut, tentu pemerintah harus melindungi keamanan ruang siber, khususnya lalu lintas data yang tersimpan di dalam jaringan internet. Negara perlu memiliki langkah antisipatif terlebih saat dihadapi dengan mudahnya penyebaran paham radikalisme dan terorisme yang secara masif beredar di dunia maya sebagai tantangan dari kemajuan teknologi.

Setelah sebelumnya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kali ini menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bersama meredam penyebaran paham radikalisme maupun terorisme di dunia maya melalui perlindungan informasi dan transaksi elektronik. Kerja sama tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H, dan Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Acara yang bertempat di Gedung Bimasena, the Dharmawangsa, Jakarta, pada Jumat (20/12) pagi tersebut diselenggarakan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol. Budiono Sandi dengan Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN, Irjen Pol. Drs. Aries Wahyu Sutikno terkait identifikasi dan deteksi pada penyelenggaraan pengamanan informasi untuk mendukung program penanggulangan terorisme.

MoU dan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan untuk membangun komitmen dan meningkatkan koordinasi pengamanan transaksi elektronik maupun teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta pertukaran informasi.

Dalam sambutannya, Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., menekankan bahwa di era digital saat ini, tantangan terberat pemerintah yakni menghadapi maraknya paham radikalisme yang bermain di dunia siber. Untuk memerangi penyebaran tersebut, hadirnya BSSN menjadi tumpuan terdepan untuk menjaga keamanan siber negara. “Salah satu keresahan dalam kerasnya arus informasi melalui teknologi melalui dunia maya yang sangat meresahkan ini, adalah pemanfaatan internet oleh kelompok radikal terorisme sebagai media propaganda. Pemanfaatan revolusi industri di bidang digital juga menandai hadirnya transformasi terorisme yang lebih tinggi dimana rekruitmen dilakukan hanya melalui media sosial, ini sangat mengancam generasi bangsa kita,” ujar Kepala BNPT.

Ditemui usai penandatanganan MoU, Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian menerangkan bahwa kerja sama dengan BNPT telah dijalin sejak lama dalam pertukaran informasi dan data keamanan nasional khususnya dalam masalah radikalisme dan terorisme. MoU hari ini sebagai payung hukum yang legal untuk meningkatkan kerja sama dalam kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi siber yang bisa menjadi celah untik dimanfaatkan para teroris dalam melakukan serangan. Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian pun berharap, masyarakat harus memiliki nilai-nilai kebangsaan dan melakukan filter terhadap informasi hoaks atau berita bohong di dunia siber sebagai upaya awal meredam penyebaran paham-paham negatif berupa konten radikalisme maupun propaganda.

“Menangani hoaks sebenarnya sangat sederhana, untuk melawan hoaks menurut saya harus kita kembalikan ke jati diri kita masing-masing. Jati diri bangsa seperti nilai-nilai budaya, adat istiadat, nilai-nilai agama, juga nilai-nilai sebagai negara. Pancasila yang kita punya itulah sebenarnya acuan kita,” ujar KepLa BSSN saat mengungkapkan pentingnya memiliki jati diri bangsa sebagai tameng memerangi radikalisme negatif dan terorisme.