Pangkalpinang – Permasalahan radikalisme dan terorisme yang makin kompleks harus diatasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Peran serta masyarakat untuk deteksi dini infiltrasi paham-paham menjadi upaya pencegahan yang antisipatif dimana seluruh elemen masyarakat dapat ikut berperan, namun di sisi lain penegakan hukum menjadi aspek yang juga tidak dapat dikesampingkan. Banyaknya unsur instansi penegak hukum yang beririsan tugas dan fungsinya dalam lingkup penanganan perkara tindak pidana terorisme, membuat pemahamannya perlu diselaraskan.

BNPT sebagai koordinator utama penanggulangan terorisme, memandang perlu untuk menyatukan kesamaan persepsi antar unsur penegak hukum tersebut agar segala upaya berjalan optimal. Oleh karena itu, Direktorat Penegakan Hukum, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Bangka Belitung pada (26/09) di Hotel Novotel, Pangkalpinang. Rapat serupa telah diadakan secara rutin dan berkesinambungan serta diadakan di tiap penjuru Indonesia. Turut hadir sebagai undangan perwakilan dari unsur aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Ditjen Pemasyarakatan, Kesbangpol serta perwakilan dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam pertemuan ini, dihadirkan narasumber yang memiliki pengalaman sesuai bidangnya agar para peserta dapat menelaah dari berbagai macam perspektif antara lain Kanit Intelijen Densus 88 AT Mabes Polri, AKBP Stianlari Kurniawan Setinggar, S.Ik., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Drs. Anas Saeful Anwar, Bc. IP., M.Si., dan Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung RI, Sugeng Pudjianto, S.H., M.H.

Dalam acara kali ini, Sofyan Sauri, seorang mantan anggota kepolisian yang pernah menjadi narapidana terorisme juga dihadirkan untuk berbagi kisah dan memberikan saran kepada para peserta rapat khususnya bagi peserta yang sedang menjabat sebagai pimpinan institusi agar cepat mendeteksi dini apabila ada kecenderungan anggota yang terpapar paham radikal di institusinya masing-masing dan menerapkan metode kepemimpinan yang tepat agar tendensi penyimpangan dapat terhindari.

Kanit Intelijen Densus 88 AT Mabes Polri, AKBP Stianlari Kurniawan Setinggar, S.Ik. menjadi narasumber pertama yang menghadirkan materi mengenai pergeseran modus operandi kelompok maupun organisasi teroris yang dulunya sangat konvensional menjadi modern karena dorongan kemajuan teknologi di tengah Revolusi Industri 4.0.

Pria yang telah bergabung dengan Densus 88 AT Polri sejak tahun 2017 ini saat ini mengatakan bahwa paham radikal terorisme telah memanfaatkan cyberspace untuk melakukan rekrutmen sampai pelatihan yang medianya hanya berupa e-book maupun video. Bahkan untuk mendapatkan logistik dapat melakukan transaksi di e-commerce yang langsung dikirim dari dalam maupun luar negeri.

Selanjutnya diberi penekanan pula bahwa terdapat pergeseran target serangan kelompok teroris, sehingga kewaspadaan khususnya bagi aparat kepolisian perlu ditingkatkan. “Dulu polanya hanya serangan teror kepada objek yang ada kaitannya dengan negara barat tapi sekarang targetnya lokal yaitu para aparat penegak hukum, sehingga rekan-rekan polisi kita adalah target yang sangat masuk akal bagi para teroris di Indonesia,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Drs. Anas Saeful Anwar, Bc. IP., M.Si. kemudian menerangkan sepak terjang dan tantangan dalam melakukan pembinaan napiter khususnya penempatan dan pembinaan di dalam Lembaga Permasyarakatan. Pembinaan napi koruptor, tipiter, dan human trafficking penanganannya tidak bisa disamakan dengan napi tindak pidana umum. Belum lagi lapas yang nyatanya melebihi kapasitas dan kurangnya petugas yang memiliki kemampuan khusus karena selama ini hanya dilatih menangani napi tindak pidana umum.

Napiter yang memiliki kecenderungan mengeksklusifkan diri juga menjadi tantangan tersendiri. “Sebagian individu sudah merasa nyaman dan memegang kuat ideologinya atau bisa dikatakan level ideolognya militan sehingga sama sekali tidak mau berinteraksi atau bergabung dengan napi lain. Sebagian besar takut karena mendapatkan ancaman-ancaman dari kelompoknya sehingga membahayakan keluarganya.” ungkapnya.

Meskipun Provinsi Bangka Belitung dinilai sebagai salah satu daerah yang minim gesekan intoleransi, namun kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Sama halnya yang dikatakan oleh Kasubdit Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum BNPT, Kombes Pol. Hando Wibowo, S.IK, M.Si selaku penyelenggara acara yang mengungkapkan alasan mengapa memilih bahwa Provinsi Bangka Belitung sebagai lokasi rakor kali ini.

“Semenjak Sumatera bagian Selatan terpisah, sering terlupakan keberadaan Bangka Belitung, oleh karena itu BNPT mencoba membangun sinergi antarpenegak hukum di Provinsi Bangka Belitung. Fokus tindak pidana terorisme selama ini terjadi di Palembang banyaknya jaringan disana, tapi jangan membuat kita lupa bahwa jaringan itu juga bisa menyeberang ke Pangkalpinang. Kita mencoba untuk kemudian menyatukan visi, persepsi antaraparat penegak hukum yang ada di Provinsi Bangka Belitung dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme agar lebih efektif,” ujar Kombes Pol. Hando Wibowo S.IK, M.Si.