Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2020. Rapat kali ini juga melibatkan tiga mitra kerja Komisi III DPR lainnya yaitu Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) dan Komnas HAM beserta Komnas Perempuan.

Bertempat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu siang (13/06), rapat pendahuluan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III yaitu Erma Suryani Ranik, S.H. dan dihadiri oleh Ketua Komisi III, Drs. H. Kahar Muzakir serta Anggota Komisi III DPR yang terdiri dari 7 Fraksi. Sementara itu perwakilan dari BNPT, dihadiri langsung oleh Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., yang didampingi oleh pejabat BNPT terkait beserta staf.

Kepala BNPT mengawali paparan dengan menyampaikan beberapa pokok bahasan meliputi rencana pengajuan pagu indikatif tahun anggaran 2020, perbandingan pagu anggaran berdasarkan kegiatan, penyerapan anggaran di tahun sebelumnya serta penjelasan mengenai kebutuhan anggaran yang belum terakomodir dalam pagu indikatif tahun 2020. Kebutuhan tersebut mencakup belanja pegawai dan penambahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai kaitan Rencana Kerja Pemerintah dengan Rencana Kerja BNPT di tahun 2020. Diketahui bahwa tugas dan fungsi BNPT masuk dalam Prioritas Nasional ke 5 yaitu ‘Stabilitas Pertahanan dan Keamanan’. Sementara itu, proyek prioritas BNPT di tahun 2020 mencakup tiga hal yaitu peran serta masyarakat dan K/L dan pemerintah daerah dalam pencegahan terorisme, deradikalisasi di dalam dan di luar lapas, serta yang terakhir adalah penguatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan Violent Extremist Organisation (VEO) dan terorisme.

Di akhir paparan, Kepala BNPT juga menjelaskan mengenai kinerja BNPT selama ini yang salah satunya dapat dinilai melalui capaian akuntabilitas BNPT yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut sejak tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ditemui usai rapat berakhir, pimpinan rapat yaitu Erma Suryani Ranik, S.H. memberi tanggapan mengenai rancangan anggaran yang disampaikan oleh BNPT. “Kita tahu bahwa mandat dari Undang-Undang tentang terorisme membuat kerja BNPT menjadi sangat berat. Mereka harus mengadakan program deradikalisasi. Pak Suhardi telah mengatakan bahwa banyak mantan kombatan yang kembali lagi, ini harus diatasi juga. Pada prinsipnya, hal yang tidak bisa di negosiasikan seperti kebutuhan gaji maupun program yang terkait pelaksanaan Undang-Undang bisa dipertimbangkan Komisi III untuk mendapatkan tambahan anggaran,” ujar Erma Suryani Ranik. “Usulan ini akan menjadi perhatian Komisi III, karena Komisi I dan III duduk bersama menjadi Tim Pansus Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Hasilnya ada tugas yang besar untuk institusi ini. Tugas ini tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan anggaran dari Komisi III,” lanjutnya.

Usai rapat, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. memberikan penjelasan kembali mengenai sorotan Komisi III saat rapat belangsung terkait penurunan anggaran BNPT yang cukup signifikan. “Sebenarnya telah kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan dan BAPPENAS. Dengan adanya rapat ini, Komisi III akan mendorong dan memberikan bantuan kepada BNPT untuk memberikan aspirasinya. Kalau bisa kita mendapatkan porsi anggaran yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BNPT di tahun 2020 yang kedepannya akan semakin berat,” ungkap Kepala BNPT.

Selanjutnya, Kepala BNPT menegaskan bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh BNPT kedepannya menjadi semakin berat. Kebijakan dan strategi yang telah direncanakan tidak hanya perlu didukung oleh anggota parlemen namun juga antarkementerian dan lembaga bahkan pemerintah daerah sebagai wujud realisasinya. “Banyak hal yang harus kita antisipasi contohnya kembalinya returnees dari Suriah. Kita memiliki satuan tugas yang ditugaskan untuk mengantisipasi dan menangani Foreign Terrorist Fighters (FTF). Kita bahkan melibatkan kementerian terkait untuk bersama-sama menanganinya contohnya Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM. Kedepannya makin banyak yang akan kita prioritaskan, tidak hanya program deradikalisasi namun juga kontra-radikalisasi yaitu mempersiapkan masyarakat agar mempunyai daya tangkal supaya tidak terprovokasi bahaya radikalisme dan terorisme,” ungkap Kepala BNPT menutup kegiatan hari ini.