Jakarta – Upaya menyeluruh dalam memberantas dan mencegah paham radikal terorisme melibatkan seluruh pihak dan berbagai bidang. Setelah menggandeng puluhan Kementerian/Lembaga, BNPT kembali menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kementerian Perhubungan RI tentang Penanggulangan Terroisme di Bidang Transportasi.

Bertempat di Ballroom A Hotel Grand Hyatt, Jakarta, penandatanganan Kesepakatan Bersama dilaksanakan pada Rabu (12/12) siang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan, Ir. Budi Karya Sumadi, beserta jajaran, Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. yang didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI, Dr. A. Adang Supriyadi, S.T. M.M., Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum., dan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Irjen Pol. Drs. Hamidin, serta pejabat BNPT lainnya.

Usai menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” serta pembacaan doa, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) oleh Kepala BNPT dan Menteri Perhubungan. Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Kementerian Perhubungan tersebut memiliki ruang lingkup yang meliputi:

  1. Penyusunan program, strategi, dan kegiatan penanggulangan terorisme di bidang transportasi;
  2. Koordinasi penanggulangan terorisme di bidang transportasi;
  3. Pemanfaatan kemampuan dan potensi sumber daya para pihak dalam penanggulangan terorisme;
  4. Pertukaran data dan informasi dalam penanggulangan terorisme di bidang transportasi;
  5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan terorisme di bidang transportasi;
  6. Sosialisasi penanggulangan terorisme di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  7. Kegiatan lain yang disepakati.

Usai penandatanganan, Kepala BNPT memberikan sambutan. Dalam sambutannya, mantan Kabareskrim Polri menjelaskan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama sebagai andil dalam menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila.

“Ini merupakan bentuk komitmen serius kita dalam memerangi paham radikal terorisme dan intoleransi sebagai musuh kita bersama. Menjaga Republik Indonesia yang luas membentang dari ujung Aceh sampai tanah Papua,” ujar kepala BNPT.

Menteri Perhubungan, Ir. Budi Karya Sumadi, menyatakan apresiasi yang tinggi dalam sambutannya atas Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Kementerian Perhubungan sebagai langkah yang mendukung aspek lalu lintas dan perhubungan menjadi semakin aman.

“Salah satu kriteria transportasi kami ialah safety, security, dan service. Kaitannya dengan radikal terorisme sangat dekat sekali dengan safety dan security kami, jadi ini dapat memperbaiki kualitas serta menjaga kepentingan negara agar terus berdaulat,” ujar Menteri Perhubungan.

Ditemui setelah acara ditutup, Kepala BNPT mengaku kerja sama dengan Kementerian Perhubungan sudah berjalan sejak lama. Namun kini diperkuat dengan payung hukum dalam melakukan kerja sama dalam bidang penanggulangan terorisme.

Dorongan kerja sama yang telah lama terjalin tersebut salah satunya disebabkan oleh aspek transportasi yang sangat vital.

“Bentangan Indonesia itu luar biasa luas, kita perlu memperhatikan aspek keamanan secara geografis melalui moda trasnportasi darat, laut, dan udara. Karena ini dapat menjadi celah kerentanan, bahkan sasaran yang perlu antisipasi dan pencegahan secara terus menerus, tidak boleh lengah,” ujar Kepala BNPT.

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama antara BNPT dengan Kementerian Perhubungan adalah sebagai landasan kerja sama dan bentuk sinergisitas dalam rangka koordinasi dan penanggulangan terorisme di bidang transportasi untuk keamanan negara. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani tersebut memiliki jangka waktu lima (5) tahun.