Jakarta – Konflik dan permasalahan yang dapat mengancam stabilitas ketahanan Indonesia menjadi fokus yang membutuhkan langkah-langkah solutif. Terorisme dan radikalisme yang menjadi bagian ancaman ketahanan negara juga perlu dipahami secara komprehensif demi upaya penanggulangan tepat dan ketahanan negara yang maksimal. Hal ini melibatkan BNPT dalam Round Table Discussion yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang membahas Mengantisipasi Kondisi Keamanan Asia Pasifik Guna Mengurangi Implikasinya dalam Rangka Ketahanan Nasional.

Diskusi Meja Bundar yang membahas kondisi keamanan Asia Pasifik digelar di Gedung Astagatra Lemhannas, Jakarta, pada Rabu (23/05) pagi. Membahas ketahanan nasional dan implikasi kondisi keamanan ini mengundang beberapa narasumber, di antaranya Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius M.H., Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Dr. (HC) Drs. Luthfi Rauf, M.A., Kepala Staf Umum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A., serta Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti Ph.D.

Dipimpin oleh Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjodjo, diskusi meja bundar dibuka. Dalam pembukaannya, Gubernur Lemhannas tersebut akan membahas stabilitas dan kemanan nasional serta pengaruh dari luapan konflik di kawasan Asia Pasifik. Melalui diskusi meja bundar ini, Gubernur Lemhannas mengharapkan gagasan dan pemikiran cerdas dari pemikiran strategis para narasumber terhadap bahasan diskusi.

“Gagasan dan pemikiran strategis yang diberikan akan diakomodasi oleh tim penyusun naskah kajian untuk dirumuskan, bagaimana kontribusi yang dapat mengurangi implikasinya serta langkah memperkuat kondisi ketahanan nasional. Rumusan ini akan menjadi laporan langsung kepada Presiden RI secepatnya,” ujar Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Mengawali diskusi, Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius mempresentasikan konsep mengantisipasi persoalan jaringn terorisme ISIS dari Marawi Philipina. Dalam presentasi ini, Kepala BNPT membahas perkembangan persoalan jaringan terorisme ISIS di Marawi Philipina, implikasinya terhadap Indonesia, serta konsep kebijakan, strategi dan upaya antisipasi oleh Pemerintah RI.

Lebih lanjut, Kepala BNPT juga memberikan perspektif terorisme dalam skala nasional, regional dan global. Mantan Sestama Lemhannas ini mengatakan jaringan terorisme ISIS dari Marawi merupakan dapat di antisipasi dengan pembangunan masyarakat yang berwawasan kebhinnekaan.

“Kejahatan terorisme yang terjadi di luar negeri, berimplikasi pula di dalam negeri. Ideologi terorisme dan radikalisme sudah masuk ke hampir seluruh struktur masyarakat. Kebhinnekaan kita sendiri juga sudah mengalami gangguan dengan adanya radikalisme, terlebih dengan perkembangan teknologi informasi,” papar Kepala BNPT.

Selain informasi intelijen, penguatan daya ketahanan masyarakat terhadap serangan ideologi radikal dan teror juga menjadi fokus bahasan Kepala BNPT. Menurutnya, saat ini masyarakat menghadapi situasi dan kondisi yang membutuhkan ketahanan pribadi utamanya adalah serangan dari lingkungan sosial terdekat.

“Jangan sampai kita bisa kuat menahan serangan dari luar tapi lemah dari sisi pribadi. Karena kembali lagi, sel-sel ideologi radikal dan teror itu tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kalau masyarakat kita memiliki ketahanan pribadi, mampu memverifikasi informasi terkait ideologi menyimpang, barulah kita kuat menghadapi tantangan dari eksternal,” tutup kepala BNPT.