Jakarta – Sebanyak 5 Badan negara termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berada di bawah Komisi III  DPR RI berkumpul melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (2/9). Selain BNPT, turut hadir lembaga negara lainnya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin. Rapat yang dihadiri belasan anggota Komisi III DPR dan seluruh pimpinan Lembaga tersebut membahas Rancangan Kebutuhan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2020.

Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. yang hadir didampingi jajaran BNPT Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI DR. A. Adang Supriyadi, M.M., Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum., dan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Andhika Chrisnayudhanto, serta pejabat BNPT lainnya. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini Kepala BNPT menyampaikan kebutuhan Pagu Anggaran BNPT Tahun Anggaran 2020 beserta pencapaian kinerja.

BNPT selaku leading sector upaya-upaya penanggulangan terorisme yang melibatkan Kementerian, Lembaga dan Instansi terkait memiliki fungsi koordinasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNPT di bidang penanggulangan terorisme juga melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi, tugas dan fungsi BNPT terdapat pada Prioritas Nasional 5 yaitu Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Lebih lanjut Kepala BNPT juga menyampaikan perkembangan pemekaran Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana terorisme yang membutuhkan penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan BNPT. Adapun proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sudah selesai sampai dengan tahapan harmonisasi dan saat ini sudah di Sekretariat Negara untuk dimintakan tanda tangan Presiden.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka OTK BNPT yang sebelumnya terdiri dari 1 Kepala Badan, 4 Eselon I (3 Deputi dan 1 Sekretaris Utama), dan 12 Eselon II (9 Direktur, 1 Inspektur, dan 2 Kepala Biro) berkembang menjadi 1 Kepala Badan, 1 Wakil Kepala, 8 Eselon I (1 Inspektur Utama, 1 Sekretaris Utama, dan 6 Deputi) dan 27 Eselon II (19 Direktur, 2 Inspektur, 1 Kepala Pusdiklat, 1 Kepala Pusdalsis, dan 4 Kepala Biro).

Salah satu anggota DPR dalam RDP menyampaikan pertanyaan terkait kondisi stateless sebagian WNI yang bergabung dengan jaringan teroris di luar negeri. Menjawabnya, Komjen Pol. Suhardi Alius mengatakan BNPT terus memantau kondisi dan informasi mengingat berjalannya perang di Suriah. Hal ini juga terkait dengan belum adanya putusan dari Kemenko Polhukam. Namun begitu, BNPT terus mempersiapkan badan untuk menanggapi putusan dan kondisi perkembangan WNI di Suriah.

“Terorisme adalah masalah global yang dihadapi penjuru dunia, mengambil keputusan dan menindaklanjutinya perlu berhati-hati dan kewaspadaan. Kami sudah rapat dengan kementerian lembaga terkait untuk bisa menindaklanjuti, kami siap untuk kerja sama lintas koordinasi mana kala mereka berpulang, kami terus melakukan monitoring dan profiling,” jelas Kepala BNPT.