Jakarta – Menjajaki masa berakhirnya periode I Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri. Rapat yang bertujuan untuk membahas perkembangan situasi terkini dalam negeri tersebut dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H.

Selain Kepala BNPT, Rakortas yang digelar di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Jumat (19/7) pagi dihadiri oleh sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga terkait. Di antaranya yang hadir adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI, Hadi Tjahjanto dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Pada awal rapat koordinasi Menko Polhukam menyampaikan pembahasan yang akan diangkat pada rapat meliputi perkembangan situasi terkini setelah belakangan Indonesia melalui rangkaian kondisi rawan. Namun demikian, koordinasi dan kerja keras Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Polhukam, pembangunan nasional dapat berjalan baik.

“Di akhir periode satu Kepresidenan Jokowi saat ini rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah sudah terlaksana. Kita bersyukur bahwa pembangunan dapat berjalan baik ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi kita yang stabil dimana kondisi ekonomi dunia yang tidak mendukung. Dan ini semua tidak terlepas dari bagaimana cipta kondisi dari segenap Kementerian Lembaga dan Instansi dalam stabilitas keamanan nasional, politik dan kondisi hukum nasional,” ujar Wiranto.

Ditemui usai rapat, Menko Polhukam mengungkapkan hasil Rakortas. Banyaknya berita bohong, hoaks dan isu-isu yang tidak benar masih marak dan dipercayai oleh masyarakat. Terkait hal tersebut, Menko Polhukam memberikan klarifikasi terkait isu-isu pertahanan dan keamanan yang ditangani di bawah Kemenko Polhukam. Permasalahan Eks-ISIS sebagai isu yang ditangani dijelaskan saat ini sedang ditangani.

“Ada yang setuju dan tidak setuju mereka kembali ke Indonesia. Tapi saat ini kami membentuk suatu Task Force yang akan melakukan pendalaman, analisis dan mencari langkah terbaik dalam menanganinya. Yang pasti jangan sampai merugikan Indonesia, jangan sampai kepulangannya menyebarkan bibit penyakit untuk Anti-Pancasila dan anti NKRI,” tegas Wiranto.