Jakarta – Di luar dari upaya penanggulangan terorisme yang sudah dilakukan selama ini, baik di dalam negeri maupun bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait di luar negeri, BNPT terus melakukan upaya penguatan dan sinergisitas pemberantasan terorisme yang menyeluruh. Menyadari hal ini, Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo mengundang Kepala BNPT menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Sinergisitas Kebijakan Pemerintah untuk Mempercepat Pencapaian Target Kinerja RPJMN Tahun 2015-2019.

Bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rakor dimulai sejak pagi pada Rabu (17/10). Peserta rapat Koordinasi terdiri dari seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi se-Indonesia.

Dikemas dalam panel diskusi yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala BNPT hadir sebagai salah satu narasumber. Di hadapan puluhan pejabat lembaga dan pemerintah daerah, Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius M.H. membahas Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia.

Mantan Sestama Lemhanas tersebut menyampaikan kepentingan BNPT dalam memberantas terorisme tidak hanya penegakkan hukum, melainkan upaya pencegahan. Peran pemerintah daerah, menurutnya tak kalah penting.

“Jangan salah, isu radikal terorisme perlu dikenali di tingkat daerah, jangan cuek, mari ambil peran. Mantan narapidana terorisme, belum lagi kombatan yang pulang ke daerah asal, ini ada di daerah. Kita semua harus turun mengambil peran sesuai dengan lingkup masing-masing,” ujar Suhardi Alius.

Usai diskusi panel berakhir, moderator beserta narasumber mengambil foto bersama. Atas pencerahan yang diberikan, Kepala BNPT menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Ditemui usai acara, Kepala BNPT berharap pemerintah daerah serta pengelola perbatasan dapat berpartisipasi dan berkontribusi sesuai lingkupnya dalam upaya pemberantasan radikal terorisme. Pemahaman penanggulangan radikal terorisme tersebut juga diharapkan dapat membentuk integrasi upaya penanggulangan bersama di tengah pemerintah daerah.

“Di sini kita men-challenge para pejabat daerah dan perbatasan untuk mengambil peran. BNPT turun lapangan tapi agar pemerintah daerah dapat membantu memberikan akses juga. Tadi Sekretaris Daerah baru mengetahui hal-hal seperti ini, semoga kanwil-kanwil diwilayahnya dapat menerima informasi ini, kalau bisa diintegrasikan upaya-upaya penanggulangan terorismenya,” tutup Kepala BNPT.