Jakarta – Perkembangan teknologi yang kian maju di era globalisasi ini menyebabkan arus informasi menjadi sangat pesat dan tidak terbendung. Hal ini dapat menjadi celah masuknya paham radikalisme dan terorisme di masyarakat khususnya di media sosial. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara membedakan informasi yang positif dan negatif. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menaruh perhatian khusus terhadap hal ini. Salah satu langkah yang dilakukan BNPT adalah dengan menjalin komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengawasi arus diseminasi informasi di tengah masyarakat.

Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., diundang untuk menjadi pembicara terkait Resonansi Kebangsaan di depan pejabat struktural dan karyawan Kementerian Kominfo pada Rabu siang (8/5) bertempat di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. Pembekalan oleh Kepala BNPT ini menjadi salah satu upaya menguatkan pemahaman mengenai rasa nasionalisme dan kebangsaan bagi internal Kementerian Kominfo guna meningkatkan kewaspadaan akan bahaya radikalisme dan terorisme yang saat ini dapat mengancam berbagai kalangan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, membuka acara dengan memberikan sambutan. Menurut Sekjen Kominfo dalam sambutannya, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, berita bohong dan hal-hal negatif lainnya khususnya paham radikal dan terorisme justru secara masif tersebar melalui media sosial yang mudah di akses oleh masyarakat. “Perkembangan teknologi maupun media sosial, membawa perubahan dari seluruh sisi kehidupan bangsa. Banyak hal positif atas perkembangan tersebut, tetapi hal negatif juga cepat menyebar justru lewat media sosial ini. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Untuk menangani hal ini, Kementerian Kominfo sesuai Undang-Undang ITE, mendapatkan tugas yaitu diberi kewenangan oleh negara membatasi akses untuk menutup situs atau konten yang negatif, baik yang berisi pornografi perjudian, intoleran, radikalisme, terorisme, hoaks, ujaran kebencian dan lain sebagainya,” ujar Sekjen Kominfo.

Dijelaskan lebih jauh bahwa selama tahun 2018, Kominfo telah memblokir konten radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten di media sosial maupun di situs file sharing atau website. Tindakan pemblokiran atau penghapusan konten radikal tersebut telah dilakukan atas koordinasi dengan Kemenkopolhukam, BNPT, TNI, Polri, BIN serta komunitas di platform media sosial.

Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., selanjutnya mengawali paparannya dengan memberikan pemahaman kepada peserta yang hadir, bahwa seiring perkembangan jaman rasa nasionalisme dan kebangsaan kian terkikis. Pergeseran nilai ini dapat melemahkan daya tangkal terhadap paham radikalisme dan terorisme. “Setelah dipetakan, di Kementerian maupun Lembaga, juga di perguruan tinggi yang sudah kita monitor, proses rekrutmen kita perbaiki, namun tetap banyak infiltrasi sejalannya waktu, asal muasalnya adalah karena reformasi yang kebablasan, sehingga pendidikan karakter, moral Pancasila dan etika telah ditinggalkan padahal menjadi basis untuk kita memiliki karakter bangsa,” ujar Kepala BNPT.

Pembekalan ini penting dilakukan untuk membangun rasa waspada menghadapi permasalahan dunia yang tanpa batas. Untuk mempertahankan eksistensi NKRI, membangkitkan keteladanan dan menumbuhkan rasa kebangsaan harus menggunakan hati. Sehingga Kepala BNPT mengingatkan kembali para pejabat struktural yang merupakan pimpinan di lingkungan Kominfo untuk mempunyai prinsip kejujuran dalam memimpin. “Pejabat struktural Kominfo harus punya sense of crisis, harus tau apa yang dikerjakan. Profesionalitas dan skill memang penting, namun jangan lupa kalian punya tanggung jawab moral memimpin dengan kejujuran dan hati. Jangan mau dipimpin oleh orang yang tidak jujur,” tegas Kepala BNPT.

Selanjutnya beliau menekankan bahwa Kementerian Kominfo memiliki peran sentral terlebih untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi dampak transformasi ke era digital. Diberikan contoh banyaknya masyarakat khususnya di kalangan menengah ke bawah yang tidak mampu menganalisis, melakukan filter dan verifikasi informasi, sehingga setelah mereka menerimanya akan langsung diteruskan kepada pengguna media sosial lainnya padahal informasi tersebut belum tentu benar bahkan dapat berisi kebencian. Hal ini menjadi tanggung jawab kita semua khususnya Kominfo untuk pengawasan dalam aspek literasi media.

Ditemui usai acara berlangsung, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, memberikan apresiasi terhadap pembekalan yang baru saja diberikan oleh Kepala BNPT. Sekjen Kominfo juga setuju bahwa Kominfo juga memegang peranan penting dalam proses deradikalisasi di masyarakat. “Resonansi Kebangsaan ini sangat bermanfaat, menyadarkan kita semua, khususnya Kementerian Kominfo yang menangani masalah komunikasi dan informatika. Meningkatnya radikalisme, intoleransi bahkan terorisme ini dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu Kominfo punya peran yang sangat penting untuk melakukan deradikalisasi untuk menjaga NKRI. Karena NKRI ini milik anak cucu kita,” ujar Sekjen Kominfo.

Selanjutnya Sekjen Kominfo menyadari bahwa ternyata realita mengenai bahaya radikalisme dan terorisme itu nyata dan juga terjadi di Indonesia. “Kami belum pernah mendapatkan materi seperti ini, walaupun tugas kami seperti pemblokiran, literasi kepada masyarakat dan sosialisasi mengenai deradikalisasi, sebenarnya kami tidak tahu ancaman sesungguhnya seperti apa. Baru sekarang inilah terbuka mata kami dan setelah ini tentunya kami ingin menindaklanjuti kerja sama dengan BNPT yang lebih dekat lagi secara berkesinambungan mengenai masalah radikalisme dan terorisme,” tambahnya.

Menutup kegiatan, Kepala BNPT mengungkapkan pendapatnya atas dilaksanakannya sharing mengenai Resonansi Kebangsaan di Kementerian Kominfo kali ini. “Saya diundang oleh Menteri Kominfo untuk sharing masalah resonansi kebangsaan. Apalagi Kominfo punya tanggung jawab besar masalah informasi digital. Oleh karena itu saya berikan pemahaman bahwa tanggung jawab para pejabat struktural yang hadir sangat signifikan untuk mereduksi paham-paham radikalisme, paham-paham yang intoleran. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Bu Sekjen implementasinya termasuk bagaimana cara mencegahnya. Diharapkan dapat menjadi salah satu kementerian yang memimpin dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme,” tutupnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan buka bersama keluarga besar Kementerian Kominfo diawali dengan Tausiyah dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., Ph.D, yang juga merupakan kelompok ahli BNPT.