Jakarta – Kepala Badan Nasional Penunggalangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. hadir sebagai narasumber Rapat Pleno Khusus yang diadakan Lembaga Pengkajian MPR RI pada Selasa siang (5/3), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain Kepala BNPT, dalam rapat kali ini turut hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H. dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol. Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum.

Membahas mengenai Pertahanan, Keamanan dan Wilayah Negara, rapat pleno ini diselenggarakan guna mendukung tugas pokok Lembaga Pengkajian MPR RI yaitu memberikan asesmen atau penilaian terhadap penerapan pasal-pasal dan konstitusi sesuai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat sesuai kajian topik. Diharapkan melalui rapat ini, Lembaga Pengkajian MPR RI dapat memberi masukan dan penilaian mengenai perkembangan terkini yang sedang dihadapi oleh institusi pemerintah yang berada di ruang lingkup ini.

Kegiatan rapat dimulai dengan pemaparan Kepala BNPT mengenai sepak terjang BNPT menghadapi tantangan dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme yang diwarnai dengan kerja sama dan sinergisitas seluruh Kementerian dan Lembaga. Dalam pemaparannya kali ini, Kepala BNPT memberikan penjelasan mengenai bagaimana perkembangan isu terorisme dan menjelaskan apa saja yang telah dikerjakan BNPT serta prediksi apa yang akan terjadi dan bisa diantisipasi di kemudian hari agar dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pengkajian MPR RI.

Di tengah masyarakat saat ini, kemajuan teknologi dan informasi sedang berkembang pesat hingga dapat menjadi media persebaran paham radikalisme dan terorisme yang sulit untuk diawasi. Potensi ini dapat muncul di tengah masyarakat tanpa mengenal usia maupun latar belakang individu. Proses reduksi nasionalisme ini tidak hanya menargetkan anak muda yang secara psikologis masih tidak stabil, namun kaum intelektual di lingkungan perguruan tinggi bahkan tenaga pengajar juga dapat terkena dampaknya. Bahkan hal serupa juga pernah terjadi terhadap migrant workers atau Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Kepala BNPT menjelaskan bahwa jika kita tidak mampu mengakselerasi perubahan yang terjadi maka kita akan tertinggal. Sehingga dalam merespon perubahan yang terjadi, selain gencarnya dilakukan pembekalan terhadap bahaya radikalisme di lingkungkan akademik, salah satu langkah yang akan diambil oleh BNPT misalnya dengan memilih perwakilan duta damai dari seluruh negara anggota ASEAN agar menyebarkan pesan damai untuk generasi milenial. Langkah yang diambil ini merupakan salah satu cara BNPT merespon adanya persebaran bahaya radikalisme dan terorisme di tengah derasnya arus informasi yang tidak terbendung.

Di hadapan Pengurus dan Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI yang hadir pada Rapat Pleno ini, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. menjelaskan mengenai langkah pendekatan yang dilakukan BNPT dalam menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme di tengah gelombang paham radikalisme dan terorisme yang menjadi ancaman nyata kehidupan bangsa. Kepala BNPT menyampaikan bahwa “Hard power tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan sel-sel terorisme baru yang menimbulkan rasa kebencian yang baru. Maka dari itu kami mengutamakan soft power”, ujar mantan Sestama Lemhannas ini. Smart approach yang dilakukan BNPT ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan leading country yang visioner dalam menanggulangi permasalahan terorisme dengan pendekatan yang humanis hingga menjadi perhatian dunia.

“Kita berharap banyak kepada MPR RI yang mengelola dan mempersiapkan perangkat perundang-undangan. Begitu banyak root causes, akar masalah dari terorisme. Kalau hal ini tidak dikelola dengan peraturan perundang-undangan dengan baik, tidak akan pernah selesai permasalahan terorisme ini. Kita harapkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada kita dapat memiliki suatu pola dan treatment yang pas untuk menanggulangi terorisme.” ujar Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. sembari menutup kegiatannya hari ini.