Jakarta – Turut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian ialah salah satu cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karenanya, kontribusi pemerintah Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia akan terus menjadi perhatian. Berkaitan dengan hal tersebut, BNPT berpartisipasi dalam 7th World Peace Forum yang tahun ini diselenggarakan di Indonesia.

Acara 7th World Peace Forum bertempat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Center for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC), Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-agama dan Antar-peradaban (UKP-DKAAP), serta Cheng Ho Multi Culture Education Trust. Acara yang dipimpin oleh Ketua CDCC dan UKP-DKAAP Prof. Dr. M. Din Syamsudin tersebut dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius M.H.

Berpartisipasi sebagai salah satu narasumber, dalam paparannya Kepala BNPT membahas “Budaya Memaafkan – Silaturahmi Nasional: Sebuah Pendekatan Lunak dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”. Mengisi sesi ke-6, paparan Kepala BNPT mengikuti tema 7th World Peace Forum yaitu “The Middle Path for the World Civilization”.

Acara ini mengundang 60 tokoh perdamaian global, termasuk di dalamnya pemimpin-pemimpin dunia, peraih nobel perdamaian, dan pegiat perdamaian lainnya. Tema besar tersebut dinilai tepat untuk diangkat di masa-masa kini mengingat jalan tengah atau moderasi merupakan bagian dari pengalaman Indonesia serta tradisi dalam upaya berkontribusi secara positif dalam memelihara perdamaian dunia.

Dalam paparannya, Kepala BNPT mengatakan pentingnya nilai budaya dalam membentuk ketahanan terhadap terorisme. Kearifan lokal ‘budaya memaafkan’ khususnya, perlu untuk dipromosikan dan diimplementasikan dalam memerangi terorisme sebagai ancaman global yang mengancam kedamaian. Komjen Pol. Suhardi Alius mengungkapkan bahwa strategi Pemerintah Indonesia saat ini dalam memerangi terorisme ialah untuk menyeimbangkan pendekatan keras dan pendekatan lunak.

Pendekatan lunak yang dimaksud bertujuan untuk mencegah dan mengurangi paparan kekerasan ekstrim yang berujung pada terorisme. Di Indonesia, pendekatan lunak semakin mendapatkan tempatnya ketika revisi Undang-Undang Anti Terorisme disahkan pada Juni 2018. Termasuk di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kontra-radikalisasi, deradikalisasi dan penguatan kesiapsiagaan nasional serta ketahanan terhadap aksi terorisme sebagai bentuk penanggulangan terorisme.

Budaya memaafkan sebagai kearifan lokal yang juga diusung dalam pendekatan lunak, telah diterapkan oleh BNPT sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia. Pada Februari 2018, BNPT telah melaksanakan program “Silaturahmi Kebangsaan” yang mempromosikan budaya memaafkan. Di mana dalam program tersebut melibatkan ratusan mantan teroris serta puluhan korban aksi terorisme untuk menyalurkan aspirasi serta menjembatani komunikasi antara kedua pihak.

“Program tersebut melahirkan sebuah ikrar dari ratusan mantan teroris untuk turut menyebar pesan damai dengan menggunakan slogan ‘Indonesia Damai’. Selama pelaksanaannya, program ini diawasi dan dihadiri oleh berbagai Kementerian, bahkan mengundang partisipasi langsung dari Kementerian-Kementerian yang hadir,” ujar Kepala BNPT.

Ditemui usai acara, Kepala BNPT berharap peserta 7th World Peace Forum mendapatkan pembekalan yang diperlukan dalam membangun perdamaian dunia. BNPT sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia, telah mengimplementasikan jalur tengah yang diusung dalam acara. Jalur tengah yang diangkat oleh BNPT juga melibatkan kearifan lokal dalam pelaksanaannya.

“Di mana pihak-pihak lainnya sedang mempersiapkan implementasi Middle Path ini, BNPT sudah menerapkannya. Dan ini sudah diketahui oleh PBB dan dipaparkan di berbagai negara. Saya rasa BNPT harus bisa lebih berkiprah lebih lanjut untuk menciptakan kedamaian di dunia, let us keep the world in peace and harmony,” tutup Kepala BNPT.