Melbourne – Seiring dengan perkembangan jaman, terorisme mengalami pergeseran pola yang awalnya tradisional menjadi moderen. Teknologi yang kini hadir menjadi sarana strategis bagi kelompok radikal melancarkan aksinya mulai dari tahap rekrutmen hingga proses pendanaan, transaksi jual-beli alat peledak maupun senjata. Bahkan jaringan kelompok ini dapat terus eksis apabila tanpa pengawasan di dunia maya. Moderenisasi kejahatan terorisme yang terjadi saat ini kemudian perlu diantisipasi oleh seluruh entitas dunia.

Sebagai upaya bersama dalam rangka penanggulangan terorisme, negara yang tergabung dalam G20, Financial Action Task Force (FATF), serta FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) menghadiri Konferensi Tingkat Menteri ‘No Money for Terror’ pada Kamis (7/11) hingga Jumat (8/11) di Melbourne, Australia. Konferensi yang mempertemukan Menteri dari tiap negara ini diselenggarakan untuk membahas upaya memotong saluran pendanaan kelompok radikal dalam kegiatan terorisme. Konferensi ini juga menjadi ruang bagi negara-negara yang hadir untuk menunjukkan komitmennya dalam memerangi terorisme.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kibagus Ahmad Badaruddin. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, serta Perwakilan Republik Indonesia di Australia.

Dalam konferensi tersebut, Kepala BNPT berkesempatan menyampaikan intervensi pada Sesi Perkembangan Teknologi dan Risiko Pendanaan Terorisme. Menurut pengalaman yang pernah terjadi di Indonesia, terdapat tiga hal yang menjadi sorotan terkait penyalahgunaan teknologi digital dalam kegiatan pendanaan terorisme. Pertama, penggunaan pasar online oleh kelompok radikal untuk pembelian bahan perakit bom. Kedua, penyalahgunaan platform media sosial yang digunakan sebagai ruang penyebaran propaganda dan pendanaannya. Merespon hal tersebut, Kepala BNPT mengungkapkan bahwa BNPT telah mengeluarkan Lembar Putih pada tahun 2017 mengenai pemetaan risiko pendanaan teroris.

Selanjutnya Suhardi Alius menyampaikan bahwa penyalahgunaan aset virtual untuk pendanaan terorisme dapat menjadi ancaman di masa depan, meskipun deretan kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan penyalahgunaan aset virtual ini masih belum tampak signifikan. Namun jumlah pengguna aset virtual saat ini semakin banyak dan dikawatirkan dapat menarik kelompok radikal untuk menggunakannya sebagai sarana pendanaan.

Merujuk pada tiga hal tersebut, Indonesia mengusulkan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh seluruh negara. Pertama, negara perlu melakukan penyesuaian Rekomendasi FATF 15 yakni dengan melakukan penilaian risiko, termasuk mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan teknologi digital. Kedua, negara membuat undang-undang khusus untuk mengatur perizinan dan registrasi, sistem pemantauan dan sanksi, serta langkah-langkah perlindungan penyedia layanan teknologi digital dari pendanaan kelompok radikal. Terakhir, negara pun perlu memperkuat kemitraan swasta-publik.