Jakarta – Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. hadir menjadi salah satu narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan Tempo terkait pro-kontra isu pemulangan WNI mantan deportan simpatisan ISIS kembali ke tanah air. Diskusi ini diselenggarakan pada Selasa (9/07) sore bertempat di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta.

Narasumber lain yang turut hadir dalam diskusi ini adalah Anggota Komisi Luar Negeri DPR, Meutya Viada Hafid, Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, Kanya Eka Santi, Staf Ahli Menko Polhukam, Sri Yunanto serta wartawan Tempo, Hussein Abri Dongoran.

Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. mengajak untuk melihat isu ini secara jernih dari kacamata kemanusiaan, karena saat ini terorisme terjadi bukan semata-mata karena dorongan faktor ekonomi saja tetapi sudah menjadi masalah mindset dan ideologi sehingga perlu penanganan serius yang tidak bertumpu pada pendekatan represif. BNPT yang selama ini bekerja dalam ruang lingkup pencegahan menyadari bahwa penindakan dengan kekerasan harus dibatasi karena akan membangkitkan rasa kebencian maupun dendam yang baru.

Dalam diskusi ini, Kepala BNPT berharap kedepannya akan terwujud upaya sistematis penanganan terorisme melalui sentuhan kemanusiaan dalam proses deradikalisasi di dalam dan luar lapas termasuk kepada keluarga mantan kombatan meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. “Ini konsep dan sistem yang perlu kita bangun. Di satu sisi kita siapkan masyarakat untuk menjadi resilience, menguatkan daya tahan terhadap perkembangan dinamika yang luar biasa ini. Namun di sisi lain, yang sudah terpapar kita netralkan. Ini tidak mudah, saya berbicara seperti ini supaya masyarakat tahu bahwa ini bukan sekedar hal memulangkan orang,” ujar Kepala BNPT.

Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail, rupanya setuju dengan metode pendekatan yang dilakukan BNPT. “Kita sangat bersyukur bahwa BNPT punya visi berbeda yaitu melakukan pendekatan alternatif, menjadikan mereka (mantan teroris) ini agent of change di dalam proses perubahan itu sendiri. Ini (metode pendekatan kemanusiaan) akan menjadi soft selling kita kedepan untuk Indonesia. Kita harus mulai berpikir outward looking, untuk menjadikan ini sebuah narasi alternatif di dunia internasional,” ujar Noor Huda Ismail.

Selanjutnya Meutya Hafid menyampaikan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar, para mantan kombatan tersebut bisa saja adalah korban. Imbas dari terkena paparan radikalisme negatif seperti ini bisa terjadi kepada siapa saja bahkan mungkin pada keluarga kita, sehingga harus ditangani secara bersama-sama. “Isu ini betul-betul perlu disampaikan secara komprehensif kepada publik, karena bagaimana persepsi dan perimaan publik akan sangat menentukan apakah yang dilakukan pemerintah akan berhasil atau tidak,” ujar Meutya Hafid.

Terkait pendekatan kemanusiaan untuk penanganan terorisme, Anggota Komisi I DPR tersebut setuju bahwa hal tersebut perlu diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan di level pemerintah. “Sisi kemanusiaan itu mutlak dan bagi saya sebuah keniscayaan untuk diberlakukan dalam penanganan masalah terorisme. Tidak hanya penegakan hukum, tapi sisi kemanusiaan menurut saya harus ada saat pemerintah menyusun langkah-langkah dalam menghadapi masalah ini,” lanjutnya.