Jakarta – Komisi III DPR RI mengundang jajaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pembahasan dalam RDP tersebut meliputi  pelaksanaan tugas BNPT dalam penanggulangan terorisme, evaluasi BNPT dalam penanggulangan terorisme, kebijakan, strategi dan program-program BNPT serta tindak lanjut pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya.

RDP dengan Komisi III DPR RI diselenggarakan di Gedung Nusantara II Paripurna, Jakarta, pada Kamis (5/4) siang. Delegasi BNPT dipimpin oleh Kepala BNPT, Drs. Suhardi Alius, Sekretaris Utama, Dr. A. Adang Supriyadi, S.T., M.M, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Abdul Rahman Kadir, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Drs. Budiono Sandi, S.H. M.Hum., dan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Drs. Hamidin, serta jajaran pejabat BNPT lainnya.

Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi III DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. Ruang rapat diisi oleh anggota-anggota Komisi III DPR RI dari beberapa fraksi partai yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPT menjelaskan program BNPT dalam beberapa bahasan yang mampu menjelaskan program-program dan kinerja BNPT selama tahun 2016-2018. Adapun yang dibahas mengenai legislasi; pengawasan dalam hal pelaksanaan tugas BNPT dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana terorisme; kebijakan, strategi, dan program BNPT dalam penanggulangan terorisme dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia; bentuk koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat, daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat, dan pihak lain yang diperlukan.

Pembahasan mengenai legislasi meliputi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas dan wewenang BNPT baik dari segi perundang-undangan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan BNPT kurang efektif. Dalam RDP tersebut, Kepala BNPT juga menyebutkan perlunya dilakukan perubahan atau revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, karena undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kekurangan yang menghambat kinerja BNPT.

Pada pembahasan pengawasan, Mantan Sekretaris Lemhannas tersebut memaparkan capaian-capaian kegiatan BNPT selama tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2018 terutama terkait dengan bidang pencegahan, bidang penindakan, dan bidang kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme. Capaian-capaian tersebut dilakukan pada skala nasional, regional, dan internasional.

Kemudian pembahasan selanjutnya meliputi teknis dan hasil dari kewenangan BNPT untuk mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan kebijakan penanggulangan terorisme untuk melaksanakan penindakan penanggulangan terorisme. Dalam hal ini, BNPT membentuk sebuah Satuan Tugas Penindakan yang terdiri dari personil Polri dan sipil dengan fungsi intelijen berupa penggalangan untuk pencarian informasi dan kegiatan kontra intelijen sebagai upaya penanggulangan terorisme.

Selanjutnya Kepala BNPT menjelaskan bahwa tugas perumusan kebijakan, strategi, dan program dalam rangka penanggulangan terorisme, BNPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan dan sejalan dengan 4 pilar United Nations Global Counter Terrorism Strategi. Strategi penanggulangan terorisme di Indonesia dibagi ke dalam lima cakupan lintas sektoral yang terangkum dalam 3 Kedeputian BNPT.

Pada pembahasan terakhir, Kepala BNPT menjelaskan bentuk koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat, daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat, dan pihak lain yang diperlukan. Bahwa BNPT dengan dasar hukum Surat Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme, secara terintegrasi dan terkoordinir bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat dalam rangka mengantisipasi kegiatan terorisme yang merupakan kejahatan terhadap negara, sehingga penanggulangannya harus melibatkan semua komponen bangsa termasuk sinergitas dengan Kementerian/Lembaga terkait. Hingga akhir tahun 2017, BNPT berhasil mengadakan bentuk koordinasi dengan 36 Kementerian/Lembaga dari yang awalnya hanya 17 Kementerian/Lembaga dan 4 Kementerian Koordinator.

Usai paparan, Komisi III DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Trimedya Panjaitan, menyatakan apresiasi atas kinerja BNPT yang mampu menggandeng dan membina mantan narapidana terorisme. Lebih lanjut luasnya cakupan kerja sama dengan negara lain, program-program pencegahan yang mengajak generasi muda serta uji publik pengembangan sistem pembinaan kemampuan aparat penegak hukum juga menerima komplemen yang baik. Anggota-anggota Komisi III DPR RI mengaku tertarik dan ingin meninjau langsung menggunakan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI.

“Pencapaian ini bukan hal yang mudah dilakukan, dimana BNPT mampu mengajak dan membina mantan narapidana terorisme untuk kembali ke jalan yang benar bahkan menyadarkan mereka dengan mempertemukannya dengan korban terorisme, ini suatu pencapaian yang bukan main-main,” ujar salah satu Anggota Komisi III DPR RI.

Ditemui usai rapat, Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. mengaku RDP kali ini dapat membekali semangat kerja BNPT. Ia mengakui tantangan penanggulangan terorisme pada  spektrum global, regional, dan nasional masing-masing memiliki implikasi bagi penanggulangan terorisme di dalam negeri.

“Dari sini sebentulnya tantangannya cukup tinggi dimana perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk yang tidak seharusnya, terus digunakan untuk mempengaruhi masyarakat terhadap paham-paham radikal oleh sebab itu, dengan apresiasi yang diberikan Komisi III DPR RIsemoga BNPT semakin memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Kepala BNPT.

Lebih lanjut, Suhardi Alius berharap agar ke depan BNPT mampu mengelola dinamika terorisme sehingga mampu menekan perkembangan atau bahkan membasmi terorisme. Hal ini dapat terjadi dengan dukungan dan peran dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta kesadaran masyarakat untuk secara simultan melakukan langkah-langkah penanggulangan terorisme.