Jakarta – Untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik di antara negara-negara yang berpartisipasi dalam pengelolaan para pengungsi FTF Returnees termasuk perempuan dan anak-anak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) Belanda, berinisiatif untuk mengadakan lokakarya bersama terkait penangangan isu FTF Returnees.

Dilaksanakan di Ruang Serbaguna Timor-Timor, Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin (7/10) pagi, kegiatan yang diprakarsai oleh Direktorat Kerja Sama Bilateral BNPT dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. dan Kepala NCTV Belanda, Pieter-Jaap Aalbersberg. Lokakarya ini pun juga melibatkan lembaga terkait dari Australia, Prancis, Jerman, Malaysia, Belanda, Belgium, dan Norwegia. Organisasi terkait yang dilibatkan meliputi International Committee for the Red Cross (ICRC), Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Dalam sambutan Kepala BNPT menyampaikan keyakinannya akan kontribusi positif dari penyelenggaraan lokakarya bagi tiap negara dalam menanggulangi isu FTF Returnees. Harapannya, diskusi dan pertukaran informasi dapat berlangsung secara efisien dan efektif.

“Saya berharap Lokakarya ini dapat meningkatkan pengetahuan kita, memperluas perspektif dan mendalami penanggulangan yang lebih baik bagi kita semua. Utamanya kita dapat mengidentifikasi langkah yang semakin tepat dan baik dalam mengatasi isu ini,” ujar Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius.

Adapun dalam Lokakarya ini, dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga dari Indonesia yang terdiri dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kantor Staf Presiden, Kejaksaan RI, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Komisi Nasional Perempuan.

Pembahasan Foreign Terrorist Fighters (FTF) Returnees menjadi persoalan yang kini dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia dan Belanda. Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena di dalam kelompok Returnees tersebut, terdapat banyak perempuan dan anak-anak. Negara-negara di dunia memiliki upaya dan strategi yang berbeda dalam menangani persoalan tersebut.

Koordinator acara sekaligus Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan, kegiatan diselenggarakan sebagai wadah pembahasan dan mengelola permasalahan FTF secara bersama. Fokus utama dari permasalahan FTF ini berada pada perempuan dan anak. Dalam kesempatan ini, perwakilan negara, kementerian/lembaga Indonesia dan lembaga internasional saling bertukar informasi dan pengalaman Lembaga terkait yang berpengalaman dengan isu FTF.

“Kalau kita lihat tadi pada sesi pertama memfokus pada norma dan permasalahan apa aja tentang FTF Returness yang ada secara global kemudian kita lihat ada IPAC (Institute for Policy Analysis of Conflict), kemudian ada pembicara dari ICRC (Internasional Committee for the Red Cross), yang melihat permasalahan itu dari segi kemanusiaan, dan terakhir adalah melihat bagaimana sistem UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) menangani masalah FTF,” ujar Andhika Chrisnayudhanto.

Dalam acara ini, Direktur IPAC, Sidney Jones menyampaikan bahwa keterlibatan anak dan perempuan dalam tindakan Terorisme sangat disayangkan. Lebih lanjut Sidney menyampaikan penyelenggaraan Lokakarya kian penting dengan hadirnya perwakilan sejumlah negara dalam mengatasi perempuan dan anak dengan isu FTF Returnees.

“Jarang kita dapat melibatkan banyak negara di mana semuanya menghadapi masalah yang sama dan yang berbagi langkah penanggulangannya dalam diskusi. Sangat menarik karena kita bisa mendengarkan keputusan yang berbeda dari tiap negara dalam menanggulanginya, misalnya ada negara yang hanya mau menyelamatkan anak di bawah 10 tahun dan lainnya,” ujar Sidney.

Perlu diketahui sebelumnya BNPT dan NCTV memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dalam bidang kerja sama penanggulangan terorisme yang ditandatangani pada 19 Juli 2019. Beberapa implementasi MoU yang tercantum didalamnya adalah pertukaran informasi, pertukaran pandangan, pengalaman, pembelajaran dan praktik terbaik dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, implementasi MoU pun berupa memperkuat pengembangan kapasitas dan kemampuan melalui penyelenggaraan seminar dan konferensi, pelatihan dan pendidikan.