Tangerang Selatan – Penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam tahapan penanganan perkara tindak pidana terorisme, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri, sedangkan proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tergabung di bawah Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara pada Kejaksaan Agung. Meskipun Mahkamah Agung tidak menunjuk atau membentuk tim khusus dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, tetapi Mahkamah Agung tetap menyiapkan hakim-hakim yang mampu menangani perkara tindak pidana terorisme melalui pelatihan dan sertifikasi. Kemudian dengan berbagai pertimbangan, persidangan perkara tindak pidana terorisme dilakukan di Pengadilan Negeri yang ada di bawah Pengadilan Tinggi Jakarta.

Untuk meningkatkan sinergi antarinstansi dalam penanganan tindak pidana terorisme, Direktorat Penegakan Hukum pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, sejak tahun 2012 menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Terorisme. Pada akhir tahun 2019, BNPT kembali menggelar Rapat Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada tanggal 28 November di Hotel Mercure, Alam Sutera, Tangerang Selatan.

Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen Pol. Eddy Hartono, S.IK., M.H. membuka acara tersebut di hadapan 153 peserta hadiri dari berbagai unsur penegak hukum dan instansi lainnya meliputi TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Ditjen Pemasyarakatan, dan Kesbangpol. Direktur Penegakan Hukum memberikan gambaran mengenai alur perkembangan paham radikal terorisme di Indonesia yang kini dinilai seperti fenomena gunung es, serta pergerakan kelompok-kelompok radikal yang melakukan perekrutan melalui media sosial. Terlebih pengaruh media sosial dan taklim radikal terorisme banyak mencetak perempuan dan anak untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. “Tidak ada lagi ego sektoral, kita harus sama-sama membangun. Dalam konteks pencegahan, seluruh komponen bangsa disamping kementerian dan lembaga yang terkait, terutama masyarakat juga harus dilibatkan dalam strategi penanggulangan terorisme. Karena yang terpapar radikal bukan hanya masyarakat sipil, namun aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, serta ASN pun bisa terpapar.” ujar mantan Waka Densus 88 AT Polri ini.

Dalam pertemuan ini, dihadirkan narasumber yang memiliki pengalaman sesuai bidangnya yaitu Kasubdit Penuntutan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejagung, DR. Muklis, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi dari Ditjen Pemasyarakatan, Junaedi, Bc.IP, S.H., M.H., Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir, Kolonel (Mar) Amir Kasman, S.E., dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi dari Ditjen Pemasyarakatan, Junaedi, Bc.IP, S.H., M.H., memberikan apresiasi terhadap langkah strategis BNPT mengedepankan sinergisitas antar K/L dalam menanggulangi terorisme. “Ada kekhawatiran yang muncul akan adanya potensi infiltrasi paham radikal di dalam Lapas atau Rutan, karena sarana dan fasilitas yang terbatas sehingga penyelenggaraan pembinaan menjadi tidak signifikan. Diharapkan seluruh unsur penegak hukum tidak hanya fokus pada proses penegakan hukumnya saja, namun juga memberikan pendampingan kepada napiter di Lapas dan melakukan pengawasan saat integrasi ke tengah masyarakat.” ujar Junaedi, Bc.IP, S.H., M.H.

Tidak hanya itu, dalam proses perkara di Kejaksaan RI, Kasubdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, Kejagung, DR. Muklis, S.H., menggambarkan selama ini tidak ada kendala dalam tindakan. Mulai dari awal baik Densus 88 AT, Bareskrim Mabes Polri, BNPT, LPSK, dan yang terkait dalam penanganan terorisme ini juga sudah berkoordinasi dengan baik sampai ke pengadilan. Hanya saja memang masih ditemukan kendalanya yang klasik mengenai putusan pengadilan. “Karena ini adalah diskusi aparat penegak hukum kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus terorisme adalah putusan pengadilannya, ada beberapa kasus yang belum bisa dieksekusi karena putusan pengadilannya belum diterima walaupun sudah ditetapkan.” ujar DR. Muklis, S.H.

Sebelum menutup acara, mantan narapidana terorisme, Sofyan Sauri, seorang mantan anggota kepolisian yang pernah menjadi narapidana terorisme juga dihadirkan untuk berbagi kisah dan memberikan saran kepada para peserta rapat khususnya bagi peserta yang sedang menjabat sebagai pimpinan institusi agar cepat mendeteksi sejak dini apabila ada kecenderungan anggota yang terpapar paham radikal di institusinya masing-masing dan menerapkan metode kepemimpinan yang tepat agar tendensi penyimpangan dapat terhindari.

Seluruh elemen aparat penegak hukum lalu diimbau untuk mengambil peran aktif pada tahapan deradikalisasi, mulai dari proses identifikasi, rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial. Tanggung jawab ini menjadi semakin besar mengingat program deradikalisasi yang sebelumnya hanya diterapkan pada narapidana terorisme (napiter) dan mantan napiter kini cakupannya diperluas termasuk tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan dan orang atau kelompok yang terpapar radikalisme.