Yogyakarta – Berkedudukan sebagai koordinator aparat penegak hukum dalam hal penanggulangan terorisme, penanganan perkara tindak pidana terorisme menjadi salah satu perhatian khusus BNPT. Merangkul dan menyediakan wadah bagi instansi dan aparat penegak hukum terkait dalam tindak pidana terorisme, Direktorat Penegakkan Hukum BNPT menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bertempat di Ballroom Krakatau 2, Hotel Marriott Yogyakarta, Rakor Antar Aparat Penegak Hukum berlangsung pada Kamis (29/8). Rakor tersebut dihadiri oleh puluhan perwakilan instansi terkait meliputi Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Kemenkumham dan Kesbangpol Provinsi DIY.

Rapat diawali dengan sambutan Gubernur DIY yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas DIY, Agung Supriyono. Mewakili Pemda DIY, apresiasi disampaikan kepada BNPT dalam menyelenggarakan Rakor Antar Penegak Hukum. Yogyakarta sebagai barometer, dikatakan memiliki seluruh potensi konflik.

“DIY ini memiliki isu radikalisme dan separatis, Rakor ini sangat membantu sinergisitas dalam rangka penegakan hukum tipiter di Yogya. Cara utamanya adalah dengan adanya respon cepat dan deteksi dini dari aparat penegak hukum,” ujar Kepala Badan Kesbangpolinmas.

Bertujuan untuk menyamakan persepsi dan informasi penanggulangan terorisme, berbagai narasumber dengan ragam perspektif. Di antaranya ialah Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen Pol Eddy Hartono S.I.K, M.H., Direktur Bina Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Junaedi Bc.IP., Analis Utama Intelijen Densus 88 AT Mabes Polri, Brigjen Pol. Ibnu Suhendra, S.I.K, Kasubdit Pra Penuntutan Direktorat Tipiter dan Lintas Negara Kejagung, Anita Dewayani S.H., M.H. dan Tokoh Agama Ustadz, Dr. H. Ahmad Wijayanto, M.A.

Melalui paparan yang disampaikan oleh narasumber, para peserta diharapkan memahami lebih jauh permasalahan dan isu menangani tindak pidana terorisme. Intelijen perkembangan radikalisme dan ancaman terorisme, penempatan pembinaan dan permasalahaan narapidana teroris di dalam Lapas, proses penuntutan dan eksekusi tipiter hingga perspektif agama secara menyeluruh disampaikan kepada seluruh peserta.

Penyelenggaraan rapat koordinasi antar penegak hukum Provinsi DIY tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen Pol Eddy Hartono, sejarah DIY pada 2007 terkait tertangkapnya salah satu tokoh jaringan teroris menunjukkan tiap daerah tidak terlepas dari ancaman terorisme.

“Yogyakarta berpotensi menjadi daerah persinggahan kelompok radikal teroris, di sinilah para aparat penegak hukum berkumpul menyamakan persepsi apa-apa saja yang dihadapi masing-masing penegak hukum sesuai dengan tugas fungsi dan pokok ketika menghadapi Tipiter, sehingga ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Pol Eddy Hartono.

Kepada aparat penegak hukum yang hadir, tokoh agama, Ustadz Dr. H. Ahmad Wijayanto, berharap rapat koordinasi dapat menjadi wadah bersama untuk memahami ulang konsep Islam. Islam yang memiliki arti damai dan selamat, sepatutnya para pemeluknya menjadi agen penyebar keselamatan. Yogya sebagai melting pot dimana seluruh etnis Indonesia berkumpul, menurutnya memiliki kerentanan terhadap radikal terorisme.

“Ada jihad, itu kalau kita sedang diperangi, jihad di jalan Allah. Kemarin bukan di jalan Allah tapi di jalan thamrin, jihad yang begitu bukan mati sahid tapi mati sangit. Luruskan tujuannya, kalau kita memudahkan jalan untuk orang lain di dunia maka di hari akhir kita dilapangkan jalannya. Kalau aksi terorisme apa tujuannya, apa niatnya, caranya sudah tidak benar, Islam harus rahmatan lil alamin,” tutur Ust. Ahmad Wijayanto.