Jakarta – Upaya BNPT dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bahaya radikalisme dan terorisme perlu didukung oleh berbagai elemen masyarakat, utamanya pemerintah juga harus mendukung secara sistematis dan struktural dalam politik birokrasi. Hal ini tentunya perlu didorong upaya kolektif pemerintah melalui para Aparatur Sipil Negara sebagai unsur penting yang menentukan arah kebijakan publik kedepannya.

Sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri RI selalu berupaya mewujudkan SDM profesional yang memiliki nilai-nilai budaya kerja meliputi integritas, komitmen, inovatif dan kerja sama. Tidak hanya pendidikan dan pelatihan, BPSDM juga memiliki fungsi standardisasi dan sertifikasi. Diharapkan dengan mengikuti program ini para peserta diklat dapat memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintah seperti yang tercermin dalam visi BPSDM Kemendagri.

Guna memberikan pemahaman utuh mengenai bahaya radikalisme negatif dan terorisme, Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi diundang untuk hadir menjadi salah satu pengisi materi isu strategis bidang politik dan keamanan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, BPSDM Kemendagri.

Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Senin sore (29/07) di Gedung F, BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan. Diklat ini diikuti oleh para Pejabat Eselon III dari berbagai instansi Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah yang diadakan sejak tanggal 22 Juli hingga 22 November 2019 mendatang.

Sestama BNPT mengawali penyampaian materi dengan memberikan penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab BNPT, kemudian disertai penjelasan mengenai struktur organisasi dan berbagai program kerja yang menjadi strategi nasional untuk menghadapi ancaman terorisme. Tugas BNPT yang tidak lagi beririsan dengan TNI maupun Polri menjadikan peran BNPT bepusat pada bidang pencegahan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam melakukan pekerjaannya, BNPT telah menggunakan sistem teknologi yang dikembangkan berlandaskan riset, contohnya melakukan pemetaan berbasis geospasial mengenai persebaran terorisme yang diolah dengan variabel tertentu dan dikombinasikan dengan data intelijen. Hal ini menjadi salah satu keunggulan BNPT, yaitu selalu menggunakan teknologi mutakhir dan mengikuti perkembangan IT agar bisa menangani permasalahan terorisme dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Di sisi lain, hal ini menjadi cara antisipasi pergerakan jaringan terorisme yang semakin cepat menyebar, mengingat kemampuan organisasi atau kelompok teroris yang cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sel-sel teroris bergerak sangat masif dan sulit untuk terdeksi di dunia maya, khususnya dalam proses perekrutan secara online.

Selanjutnya, Sestama BNPT mengimbau para peserta diklat untuk mengenali maupun mengidentifikasi ciri-ciri mereka yang telah terpapar paham radikalisme negatif yang tahapannya dimulai dari fase pra-radikal atau intoleran. Ucapan dan sikap yang berubah drastis harus diwaspadai, khususnya jika ada narasi yang condong pada paham-paham radikal negatif yaitu intoleransi, anti NKRI, anti Pancasaila dan nilai-nilai takfiri.

Usai mengisi materi, selain mengimbau untuk mengantisipasi bahaya terorisme, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi juga berharap agar para peserta diklat dapat terjun ke lapangan untuk menangani permasalahan radikalisme dan terorisme secara langsung dengan kualitas mereka sebagai pemimpin.

“Tadi sudah saya jelaskan secara detail tentang BNPT dan mengenai isu radikalisme (negatif) dan terorisme. Pra-radikalisme (intoleransi) dan radikalisme ini yang perlu kita waspadai. Semoga mereka cukup paham dan dapat hal tersebut dimanfaatkan di lembaga masing-masing. Di kemudian hari, mereka ini akan menjadi pemimpin dan akan mengambil tindakan-tindakan sebagai seorang leader untuk bisa menimbang apa saja yang perlu dilakukan di instansinya masing-masing. Mudah-mudahan mereka siap untuk terjun langsung menghadapi permasalahan di lapangan,” ujar Sestama BNPT.

Dr. Tutik Lestari, M.Pd selaku Kepala Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM merasa setuju jika terorisme merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat tidak hanya tugas BNPT semata.

“Banyak sekali pesan yang disampaikan, pada intinya terorisme bukan hanya tanggung jawab BNPT tetapi terorisme harus di antisipasi kita semua, termasuk teman-teman pejabat di level Eselon III sehingga keamanan dan ketertiban bangsa ini menjadi milik kita semua. Mudah-mudahan materi ini juga menginspirasi teman-teman peserta Diklatpim Tingkat III agar bermanfaat dalam menyusun proyek perubahan maupun saat melaksanakan tugas di institusi masing-masing,” ujar Dr. Tutik Lestari, M.Pd.