Surabaya – Jawa Timur merupakan provinsi pengembangan terbaru wilayah pelaksanaan program Sinergisitas 36 K/L dalam penanggulangan terorisme. Dalam hal ini untuk mempererat hubungan kerja sama serta dan menjalin silaturahmi Kepala BNPT dan Sestama BNPT berdiskusi dengan Gubernur Jawa Timur untuk membahas mengenai pentingnya pelaksanaan sinergisitas penanggulangan terorisme di Jawa Timur.

Bertempat di Pendopo Grahadi, pertemuan antara pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung pada Senin (22/04) malam. Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius dan Sestama BNPT, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi beserta jajaran disambut oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, M.Si beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam pertemuan menjelang Rapat Koordinasi Sinergisitas di keesokan harinya, Kepala BNPT membahas bahaya Foreign Terrorist Fighters(FTF). Keberadaan FTF perlu diantisipasi oleh seluruh pihak mengingat kepulangan masuk ke Indonesia dapat terjadi sewaktu-waktu, dimana di antaranya akan masuk ke Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Kepala BNPT juga menambahkan bagaimana infiltrasi paham radikal terorisme masuk melalui dunia pendidikan. Infiltrasi paham radikal tidak mengenal jenjang pendidikan, sehingga dapat terjadi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi.

Menanggapi penjelasan oleh Kepala BNPT, Gubernur Jawa Timur, Khofifah juga menambahkan mengenai maraknya infiltrasi kelompok radikal di tempat-tempat ibadah pemerintah. Infiltrasi dalam tempat ibadah pemerintahan ini dilakukan melalui dakwah yang bermuatan ujaran kebencian serta menjelek-jelekkan negara.

Terkait fenomena FTF, Khofifah menekankan kepentingan terkait tingginya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur yang berpotensi menjadi FTF. Ia juga menekankan bahwa 30% dari TKI di Hongkong berasal dari Jawa Timur. Hongkong yang merupakan salah satu negara yang memiliki TKI asal Jawa Timur terbanyak menjadi kepentingan baginya untuk mengembangkan strategi pencegahan agar TKI Indonesia terhindar dari paparan paham radikal terorisme.

Terkait dengan program Sinergisitas, Sestama BNPT, Dr. A. Adang Supriyadi menambahkan bagaimana Sinergisitas telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2018. Pola dan pelaksanaan yang sama di 2 Provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah akan diterapkan pula di Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur menyambut baik program tersebut dan siap mendukung pelaksanaannya di lapangan.