Palembang – Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menjadi salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme merupakan transnational crime atau kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Ancaman terorisme tidak hanya terjadi sebelum mereka melakukan aksinya, namun setelah berhasil ditangkap Densus 88 untuk diamankan.

Akibatnya, ancaman tidak hanya dialami oleh masyarakat, tetapi juga aparat penegak hukum yang selama ini menangani perkara tindak pidana terorisme. Menurut data dari BNPT dalam periode 2004 – 2018 sudah ada beberapa ancaman yang ditujukan kepada aparat penegak hukum dan petugas lapas.

Pengaturan perlindungan bagi aparat penegak hukum dan petugas lapas menurut UU No. 5 Tahun 2018, pelindungan aparat penegak hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi penegak hukum dan hak-haknya agar menjalankan tugas dengan baik, dan optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari intimidasi, ancaman, dan kekerasan. Pelindungan yang diberikan kepada aparat penegak hukum menjadi terminologi yang sangat luas dalam upaya menangkal (sebelum terjadi) atau mengurangi (sesudah terjadi) ancaman terorisme. BNPT hadir menjadi koordinator dalam menjamin kepastian berjalannya pelindungan terhadap aparat penegak hukum baik terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasyarakatan beserta keluarganya. Pelindungan Aparat Penegak Hukum diandalkan menjadi gerobosan kebijakan BNPT dalam optimalisasi penegakan hukum Tindak Pidana Terorisme.

Guna menambah pengetahuan aparat penegak hukum akan perlindungan diri mereka serta keluarganya, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menggelar Kegiatan Uji Publik Pedoman Teknis Perlindungan Terhadap Aparat Penegak Hukum dan Keluarganya Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme selama 2 hari pada tanggal 20-21 November 2019 di Hotel Aston Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 30 peserta menghadiri kegiatan ini yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

Kegiatan implementasi pengembangan sistem pengamanan Aparat Penegak Hukum, Petugas Lapas, Saksi, dan Korban dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme di Palembang, yang menjamin dan melindungi para penegak hukum dan hak – haknya agar menjalankan tugas dengan baik, dan optimal serta mendapat perlindungan dari intimidasi, ancaman, dan kekerasan. Pelindungan yang diberikan kepada aparat penegak hukum menjadi terminologi yang sangat luas dalam upaya menangkal (sebelum terjadi) dan atau mengurangi (sesudah terjadi) ancaman terorisme.

Acara ini dibuka oleh Kasubdit Pelatihan Kombes. Pol. Suprianto, SH., MH yang menyampaikan kepada peserta betapa pentingnya kegiatan uji publik pedoman teknis ini untuk kinerja mereka di lapangan. “Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme. Untuk meluruskan diri dari tuntutan hukum atas tindakan yang telah dilakukan, mampu mempersulit upaya penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. bahkan untuk melaksanakan keputusan pengadilan, ancaman tidak hanya di alami masyarakat tetapi juga terhadap aparat penegak hukum yang selama ini menangani perkara tindak pidana terorisme, ini sudah banyak petugas yang juga menjadi korban mereka.” ujar Kasubdit Pelatihan BNPT, Kombes Pol. Supriyanto.

Seusai sambutan, di hari pertama guna memberikan pehamanan lebih mendalam kepada peserta, hadir narasumber Polda Sumatera Selatan, AKBP Marzuki Ismail, S.Ag., M.H selaku Kasubdit IV DIT. Intelkam Polda Sumsel yang membahas mengenai Strategi Penanggulangan Terorisme di Wilayah Sumatera Selatan. Melihat dari peta geografis wilayah Sumatera Selatan, AKBP Marzuki Ismail memberikan penjelasan kepada peserta bahwa masih banyak napiter maupun teroris yang ditangkap dan diamanankan di wilayah ini. Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum baik kepolisian, kejasaan, pengadilan, dan kepolisian akan penanganan napi teroris, membuat sebagian dari aparat kurang mawas diri akan keselamatan mereka. Terlebih tidak semua petugas dibekali senjata api saat bertugas. “Kawan-kawan penegak hukum ini tentu bertemu dengan. Orang-orang yang sudah terpapar, masalah kita ini bagi penegak hukum pertama, tidak dibekali ilmu tentang bagaimana mengcounter konsep-konsep radikal mereka, ini jadi masalah penegak hukum.” ujar Marzuki di hadapan peserta.

Mengakhiri penjelasannya, Ia pun berharap para aparat penegak hukum juga penting memiliki pengetahuan mengenai deradikalisasi, dan juga pemahaman ilmu agama. “Saya kira penegak hukum yang berhadapan dengan pelaku tindak pidana terorisme dibekali dengan ilmu-ilmu deradikalisasi mungkin dan pokok-pokoknya saja dibekali dengan ilmu agama bagaimana cara mengcounter paham-paham mereka terutama tentang konsep jihad yang dipahami oleh para terorisme ini mungkin bagaimana perlu cara mengcounter dalilnya kan kita perlu mengetahui kalau tidak, ya kita tidak nyambung ngomong sama mereka,” tambahnya dikala menutup paparannya.

Dalam Acara ini, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT mengadirkan 6 Narasumber yang sangat kompeten dalam permasalahan ini yang memberikan pengalaman serta pengetahuan mereka di hadapan peserta pada hari ke 2. Potensi dan Ancaman Terorisme di wilayah Sumatera Selatan menjadi pembahasan awal yang diberikan kepada peserta dengan informasi mendasar mengenai karakteristik dari kelompok islam radikal dan penyebaran paham-paham radikal serta rekruitmen di media sosial. Materi ini diberikan oleh Kombes Pol Johny Djuhana, SIK, M.Si dari Densus 88 AT.

“Upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah paham radikal, intoleran, dan pro kekerasan ini antara lain meningkatkan keyakinan semangat kebangsaan, dan intoleransi serta pahami nilai-nilai agama yang damai, serta kenali individu kelompok yang mengajarkan serta mengajari kekerasan, kebencian, dan intoleransi.” ungkap oleh Kombes Pol Johny Djuhana SIK, M.Si. kemudian dilanjutkan paparan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, R. Andhika D. Prasetya, Bc.IP., S.Pd.

Sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan yang juga sempat menangani napiter di Lapas Cipinang, Andhika berbagi pengalaman bagaimana kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menangani atau melakukan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan tindak pidana terorisme di yang ada di dalam lapas maupun di rutan, kepada peserta yang juga terdiri dari petugas lapas di Palembang. Dalam melaksanakan tugas, tentunya harus berlandaskan pada landasan hukum dalam menangangi pembinaan kepada pelaku tindak pidana terorisme, tentunya sesuai dengan dasar hukum yakni UU Nomor 5 tahun 2018. “Penanganan yang dilakukan petugas lapas perlu adanya strategi perlakuan terhadap napi dan tahanan tindak pidana terorisme saat ini,” ujar Andhika.

Semakin hari tingkat pidana ini terus berkembang di Indonesia, apalagi saat ini kurang lebih 260 ribu orang warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Dengan penguatan kapasitas petugas, konsisten terhadap sistem yang sudah ditetapkan, menyiapkan, dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan peralatan, dan bersinergi dengan stekholder menjadi tips untuk petugas lapas yang diberikan oleh Andhika D. Prasetya, Bc.IP., S.Pd. selaku narasumber.

Selain kedua Narasumber diatas, peserta juga dibekali pengetahuan penanganan kasus tindak pidana terorisme di tingkat peradilan. Guna bekal penanganan kepada peserta, Andi Jefriardin, SH selaku Kasi Pratut Wilayah I Kejaksaan memberikan info akan adanya potensi ancaman Terorisme dalam proses penuntutan Tindak Pidana Terorisme, dan potensi ancaman Terorisme dalam persidangan Tindak Pidana Terorisme yang diberikan oleh Dr. Syafrudin Ainur R, S.H., M.H. yang juga menjabat sebagai Hakim PN Jakarta Timur.

Sebelum acara berakhir, Y. Ambeg Paramarta selaku Staf Ahli Menkumham di Bidang Politik dan Keamanan memberikan drafting Perka Pedoman Teknis Pelindungan terhadap Penegak Hukum dan Keluarganya dalam penangan Tindak Pidana kasus terorisme yang mereka sedang tangani. Ketiga narasumber berharap peserta tidak perlu cemas dan takut bila menangani kasus tindak pidana terorisme. Adanya pembekalan ini diharapkan mampu menumbuhkan keberanian mereka untuk bergerak sebagai ujung tombak perubahan napiter agar mereka tak lagi memiliki paham radikal dan cinta NKRI.